Istana Bilang Rencana Jokowi Pindah ke IKN September Bukan untuk Hindari Demo

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Devy Ernis

Senin, 26 Agustus 2024 14:46 WIB

Sejumlah warga mengikuti upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI tersebut mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta – Istana Kepresidenan menegaskan rencana Presiden Joko Widodo untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah direncanakan sejak lama. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyangkal ada upaya menghindari demonstrasi berkaitan dengan rencana Jokowi berkantor secara permanen di IKN.

“Haha nggak (menghindari demo lah). Kan beliau sudah menyampaikan ya (berkantor di IKN), udah lama,” kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Pemerintah Jokowi kembali mendapatkan pengawasan ketat dari publik. Rencana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merevisi Undang-Undang Pilkada memicu demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah kota.

Sasaran kritik dari warga sipil tertuju pada Jokowi. Sebab salah satu poin revisi UU Pilkada akan membuat Kaesang Pangarep, putra Jokowi, bisa kembali maju dalam pemilihan kepala daerah. Pengubahan aturan itu ditengarai untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi 70/PUU-XXII/2024.

Rencana Jokowi berkantor di IKN sebelumnya diungkit kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. Pj Kepala Otorita IKN itu mengungkapkan Jokowi kemungkinan pindah ke IKN September ini. Basuki menyebut kepala negara akan bekerja dari IKN setelah bandara rampung pada awal bulan depan.

Advertising
Advertising

Saat ini progres konstruksi runway Bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter. Basuki, pada 23 Agustus 2024 di Jakarta mengatakan, kalau tidak ada hujan, konstruksi runway diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September.

Heru Budi Hartono mengatakan rencana Jokowi berkantor IKN bulan depan akan disesuaikan dengan agenda. Ia mengatakan akan ada banyak kegiatan kepala negara pada September.

“Ini lagi disiapkan (rencana ngantor permanen di IKN). Nanti Pak Seskab Pramono Anung dan Pak Mensesneg Pratikno yang akan menyiapkan agenda itu, untuk berkantor di IKN,” kata Heru.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara di IKN telah siap didarati pesawat termasuk Pesawat Kepresidenan RI pada awal September 2024. Landasan pacu sudah diuji coba pada 25 Agustus 2024.

"(Sudah bisa didarati pesawat kepresidenan) awal September," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Pemerintah Jokowi juga merencanakan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara akan mulai pindah ke IKN pada September 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029.

Berita terkait

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

20 menit lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

26 menit lalu

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

Jokowi mengatakan bahwa ke depan, peluang kerja akan lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang membutuhkan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

1 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

1 jam lalu

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

ICW menilai kehadiran Kaesang ke KPK merupakan kewajiban warga negara, tak perlu diglorifikasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

2 jam lalu

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

2 jam lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

3 jam lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

3 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

4 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya