TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Dewan Ketua Pembina Partai Golkar mendatang. Bahlil mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi (ketua) dewan pembina itu sampai dengan hari ini. Enggak ada. Saya berdiskusi kok, jadi enggak benar itu," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Di sisi lain, Bahlil tidak menolak jika ada usulan yang mendorong Jokowi sebagai ketua dewan pembina. "Kita enggak boleh melarang orang berasumsi, negara kita kan demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil tidak mempermasalahkan jika Jokowi digadang-gadang menduduki jabatan tersebut. Dia mempersilakan wacana itu berkembang dan menjadi doa.

"Bukan enggak mau. Kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah, kalau terjadi--ah, paten barang itu kan," tuturnya.

Pimpinan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Bahlil merupakan calon tunggal terpilih melalui proses aklamasi atau penunjukan langsung.

Selain menjadi ketua umum, Bahlil resmi ditunjuk sebagai formatur tunggal yang berwenang penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar.

"Mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029, sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Munas Golkar Ace Hasan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Bahlil Lahadalia akan memiliki kewenangan mengatur susunan kepengurusan partai setelah terpilih menjadi ketua umum partai beringin, hari ini. Adies menyatakan hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan II telah sepakat untuk memilih Bahlil menjadi ketua umum Golkar.

Dengan posisi sebagai formatur tunggal, Adies menyampaikan, Bahlil berwenang untuk menentukan siapa saja sosok yang menduduki jabatan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini," tuturnya.

Secara rinci, Adies menyampaikan ketua umum terpilih nantinya berwenang untuk menentukan formasi dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, ketua harian, dan sekretaris jenderal. Dia juga mengungkap kemungkinan besar penentuan Sekretaris Jenderal akan dilakukan hari ini.