Golkar Buka Peluang Bahas Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina di Munas

Editor

Amirullah

Selasa, 20 Agustus 2024 15:44 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Puncak Perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional atau Munas ke-XI pada 20-21 Agustus 2024. Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Golkar, Adies Kadir, mengatakan partainya membuka peluang membahas Presiden Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Golkar dalam Munas kali ini.

Menurut Adies, jabatan ketua Dewan Pembina Golkar memang ditentukan oleh Munas beserta ketua umum partai terpilih. Golkar diketahui akan memilih ketua umum baru pengganti Airlangga Hartarto dalam gelaran Munas kali ini.

“Semua kemungkinan ada,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu di lokasi Rapimnas dan Munas partainya, Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Adies mengatakan Jokowi bisa menjadi ketua Dewan Pembina Golkar meski saat ini tidak berstatus sebagai kader partai. Ketentuan itu, kata Adies, tak diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Golkar.

Adies berujar posisi ketua Dewan Pembina Golkar biasanya diisi oleh kader-kader senior partai berlambang beringin tersebut. Namun, orang dari luar partai tetap bisa menjabat posisi tersebut karena tak dilarang dalam AD/ART.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Adies mengklaim hingga saat ini belum ada bahasan soal pemilihan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina di internal partai Golkar. “Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan (Jokowi jadi ketua Dewan Pembina) belum ada sampai detik ini,” ujar dia.

Namun, Adies menutup kemungkinan Jokowi maupun putranya, yaitu wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, bisa menjadi ketua umum Golkar melalui Munas kali ini. Jokowi dan Gibran sempat diisukan akan menjadi ketua umum Golkar setelah tak lagi dianggap kader PDIP.

Menurut Adies, keduanya tak mungkin menjadi ketua umum partai beringin melalui Munas kali ini. Sebab, pendaftaran calon ketua umum telah ditutup. “Kalau untuk ketua umum sudah selesai, pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10 dan calon ketum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi caketum adalah Pak Bahlil Lahadalia,” kata Adies.

Selain itu, Adies juga membuka peluang Munas partainya kali ini akan mengubah AD/ART. “Perubahan AD/ART itu adanya dalam Munas. Jadi setiap 5 tahun itu perubahan, itu ada di dalam AD/ART. Jadi sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan AD/ART tersebut,” ujar Adies.

Pelaksanaan Rapimnas dan Munas Golkar dipercepat dari jadwal semula, yakni Desember 2024. Percepatan jadwal Munas berhubungan dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi pimpinan partai.

Golkar akan menentukan ketua umum yang baru dalam agenda Munas kali ini. Saat ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal untuk menjadi ketua umum.

Pilihan Editor: Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

Berita terkait

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

29 menit lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

31 menit lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

48 menit lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

53 menit lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

1 jam lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

1 jam lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

1 jam lalu

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

Jokowi disebut sudah berencana sejak lama mengunjungi pesantren Gus Miftah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

1 jam lalu

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

Sec Bowl cabang Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024 setelah restoran itu viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

1 jam lalu

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

Presiden Jokowi berbincang dengan pedakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah selama kurang lebih satu jam

Baca Selengkapnya

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

1 jam lalu

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran data terbaru mencakup data NPWP yang ditengarai milik Presiden Jokowi dan keluarganya, serta sejumlah menteri.

Baca Selengkapnya