TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, membantah jika penunjukannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ada kaitan dengan dualisme partai politik. Supratman menegaskan tidak ada arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk ikut campur internal parpol.

Supratman mengakui urusan partai politik menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun hal tersebut tidak ada kaitan dengan dinamika partai politik belakangan ini.

“Sekarang baru ribut-ribut, karena memang baru musimnya menyangkut partai politik lagi munas, kongres, muktamar, dan ini kebetulan saja. Jadi bersamaan dengan itu tidak ada arahan khusus dari presiden terkait hal-hal itu," ujar Supratman di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Sampai hari ini, kata Supratman, tidak ada masalah dengan semua partai-partai yang akan menggelar munas, kongres, maupun muktamar. Menkumham juga menjamin akan objektif melihat kasus dualisme yang muncul. “Semua adem-adem saja,” ucapnya.

Supratman menggantikan Yasonna Laoly, politikus PDIP, sebagai Menkumham. Supratman merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dan Ketua Badan Legislasi DPR. Posisinya di Baleg kini digantikan Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra.

Sebelumya Jokowi disebut-sebut tidak senang dengan keputusan PDIP memperpanjang masa keanggotaan dewan eksekutif pusatnya saat ini hingga 2025 pada Juli 2024 lalu. Anggota DPP itu sering mengkritik Jokowi.

Laporan Majalah Tempo, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya dalam PDI-P dan lingkaran dalam Jokowi, mengatakan, bahwal salah satu rekan dekat Presiden telah menegur Yasonna karena gagal memberi tahu Jokowi tentang jajaran eksekutif PDIP yang baru. Istana sudah membantah laporan ini.

“Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar. Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Pada akhir bulan ini dalam waktu terpisah, Partai Nasdem akan menggelar kongres, Partai Golkar berencana mengadakan Musyawarah Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa bakal menyelenggarakan Muktamar. Koran Tempo mewartakan laporan yang menyebut sejumlah partai politik merasa diintervensi oleh Istana pada Senin, 19 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Konflik Jokowi - PDIP