TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus meluncurkan kritik terhadap pemerintah. Meski belum pasti, PDIP juga disebut-sebut menjadi oposisi di tengah banyaknya partai yang mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

1. PPP dan Perindo

PDIP menghormati pilihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Perindo yang memutuskan bergabung dengan KIM dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Inilah indahnya politik, kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Parkir Timur Senayan, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024 dikutip dari Antara.

Dua partai tersebut pernah berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 beralih haluan bergabung dengan KIM. Namun, Hasto tidak menjawab secara pasti mengenai posisi PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Menurut dia, keputusan itu akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

2. Menanggapi Permintaan Istana

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi respons terhadap permintaan dari pihak Istana untuk menarik semua kader PDIP di kabinet Presiden Joko Widodo atau yang disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Grace Natalie.

Sebelumnya, Wakil Dewan Pembina PSI itu menuding PDIP terus-menerus menyerang dan memfitnah Jokowi. Menanggapi itu, Hasto pun menyebut bahwa presiden semestinya bersedia untuk dikritik.

"Loh, kami kan mengkritik. Ketika arah demokrasi mau diselewengkan, ketika hukum dijadikan alat menekan," kata Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

3. Dipanggil KPK

Hasto Kristiyanto mengatakan akan menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor handphone saya bisa di situ, sekaligus menjelaskan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Hasto berkomitmen akan memberikan keterangan dengan baik kepada penyidik KPK termasuk apabila ditanya terkait dana kampanye pada Pilpres 2019. Sebelumnya pada Kamis, 15 Agustus 2024, penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP itu yakni pada Selasa, 20 Agustus.

4. Rano Karno

Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa ada usulan agar partainya mengusung Anies Baswedan-Rano Karno di Pilkada Jakarta. "Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat," kata Hasto, Sabtu 17 Agustus 2024, dikutip dari Antara. Saat ini Anies masih berstatus nonpartai. Rano Karno kader PDIP.

5. Melawan Kotak Kosong

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengungkapkan harapannya agar Pilkada Jakarta 2024 tidak menjadi pelaksanaan demokrasi yang semu.

"Jadi, jangan kemudian kita disajikan nanti Pilkada DKI Jakarta itu pelaksanaan demokrasi yang semu. Sama seperti di beberapa wilayah ketika melawan kotak kosong atau ketika melawan calon independen yang ‘sengaja disiapkan’ pada pilkada sebelumnya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

NOVALI PANJI NUGROHO | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: PDIP dan Demokrat Akur, Pilgub Jakarta 2024 Tak Melawan Kotak Kosong