TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kepala negara disebut akan merombak sejumlah menteri, di antaranya para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Nasdem.

Menanggapi isu reshuffle kabinet itu, Presiden Jokowi di sela-sela kegiatannya di IKN pada Rabu, 14 Agustus 2024, mengatakan perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Saat ditanya apakah kocok ulang kabinet sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi hanya terkekeh.

Kabar mengenai perombakan kabinet itu juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari menteri dan politikus PDIP.

1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly: I’m More Than Ready

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan perombakan kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi. Dia dikabarkan menjadi salah satu menteri yang bakal digusur. Politikus PDIP itu meminta publik menunggu soal perombakan kabinet.

“Am I ready or not? I’m more than ready,” kata Yasonna usai menghadiri Launching Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Mengenai dia tidak ikut upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Yasonna mengatakan sudah dibagi-bagi menteri yang hadir di Istana Negara dan IKN.

2. Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok: Itu Hak Prerogatif Presiden

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari isu kocok ulang kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ahok mengaku tak masalah jika reshuffle kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi.

Ahok mengatakan PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu perombakan kabinet. “Tapi, menurut saya, itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Ahok menilai isu kocok ulang kabinet bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Ahok menyinggung soal kedekatan keduanya, di mana Prabowo berkampanye sebagai penerus kebijakan Jokowi di Pilpres 2024. “Kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ucap Ahok.

<!--more-->

Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan dia tidak sepakat jika isu perombakan kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Dikabarkan sejumlah menteri yang bakal terkena kocok ulang adalah dari PDIP.

Ahok menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia tidak menganggap kejadian tersebut sebagai upaya menggembosi dirinya. “Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.

3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: PDIP Tak Pernah Minta Jatah Menteri di Kabinet

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak masalah dengan isu perombakan kabinet Jokowi. Hasto menuturkan penentuan menteri adalah hak presiden.

“Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Hasto juga menyebutkan bagaimana partainya pernah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI dua periode. Selama mengusung Jokowi, kata dia, PDIP tidak pernah meminta jatah menteri dalam kabinet.

“Ketika kami mengantarkan (Jokowi) jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” ujar Hasto.

EKA YUDHA SAPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan editor: Demokrat Ungkap Harapan Tak Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta