Rekam Jejak Kepala BPIP, Yudian Wahyudi yang Sempat Larang Penggunaan Hijab Petugas Paskibraka di IKN

Sabtu, 17 Agustus 2024 19:10 WIB

Ketua BPIP, Yudian Wahyudi pada acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia dari BPIP di Balai Samudera, Jakarta Utara, Rabu, 7 Agustus 2024. TEMPO/Andi Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi mengklarifikasi pertimbangan anggota Paskibraka 2024 melepas hijab ketika pengukuhan pada 13 Agustus 2024 lalu. Ia menyampaikan, tujuan anggota Paskibraka putri melepas hijab untuk mengangkat nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” kata Yudian Wahyudi, pada 14 Agustus 2024.

BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024 sesuai Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024 yang tidak ada pilihan berpakaian hijab. Berdasarkan ketentuan tersebut, Yudian menjelaskan, penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Soekarno berupa ketunggalan. BPIP menerjemahkan ketunggalan tersebut dalam wujud pakaian yang seragam, termasuk bagi anggota Paskibraka.

Lebih lanjut, Yudian menegaskan, Paskibraka putri melepaskan hijab secara sukarela. Sebelum melepas hijab, mereka menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka di atas materai Rp10.000.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” katanya.

Advertising
Advertising

Profil Yudian Wahyudi

Menurut bpip.go.id, Yudian Wahyudi adalah Kepala BPIP bertugas tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta fungsi BPIP. Pria kelahiran 17 April 1960 di Balikpapan, Kalimantan Timur ini dilantik sebagai Kepala BPIP pada 5 Februari 2020. Ia maju menjadi Kepala BPIP menggantikan Plt Hariyono.

Mengacu uin-suka.ac.id, Yudian menempuh pendidikan tinggi dimulai dari IAIN Sunan Kalijaga jurusan Peradilan Agama yang berhasil lulus meraih gelar Dr pada 1987. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di tempat yang sama, IAIN Sunan Kalijaga, tetapi mengambil jurusan Islamic Studies. Ia berhasil lulus pada 1993 dengan mendapatkan gelar MA. Selanjutnya, ia menempuh studi S3 di luar negeri, tepatnya di McGill University, Canada jurusan Islamic Studies yang lulus pada 2002 dengan gelar PhD.

Yudian pernah berkarier sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 11 Mei 2016 sampai 5 Februari 2020. Setelah menjadi rektor, ia masih aktif menjadi dosen yang membimbing tiga mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada semester genap 2023/2024, ia tercatat mengampu mata kuliah Hermeneutika Islam, Maqasid Syariah: Teori dan Metodologi, serta Studi Alquran dan Alhadis Perspektif Pendidikan Islam.

Yudian Wahyudi juga pernah merilis buku pada 2015 berjudul Hukum Islam antara Filsafat dan Politik yang diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press. Selain itu, ia juga aktif memberi pelayanan kepada masyarakat dengan berkontribusi dalam beberapa kegiatan, seperti Editorial Board of International Journal of Pesantren Studies (2016), Penyandang Dana Beasiswa Yudian W. Asmin (Yudian W. Asmin Fellowship) untuk 45 anak SMP selama tiga tahun, dan pendiri Tarekat Sunan Anbia, Yogyakarta.

Kepala BPIP ini juga aktif menjadi pembicara dalam beberapa acara, antara lain seminar internasional Improving the culture of Productive Writing Based on Character Education di UIN Sunan Kalijaga (2015).

RACHEL FARAHDIBA R | DEWI NURITA | ANTARA

Pilihan Editor: BPIP Bantah Ganti Paskibraka Pembawa Baki di Detik-detik Terakhir Semua dapat Giliran Sampai Gladi Masih Diputar

Berita terkait

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

16 menit lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

6 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

9 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

13 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

16 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

18 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

22 jam lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

1 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya

34 Tahanan Perempuan Iran Mogok Makan, Peringati Kematian Mahsa Amini

2 hari lalu

34 Tahanan Perempuan Iran Mogok Makan, Peringati Kematian Mahsa Amini

Tiga puluh empat tahanan perempuan melakukan mogok makan di penjara Iran pada Ahad untuk menandai dua tahun kematian Mahsa Amini.

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

2 hari lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya