TEMPO.CO, Jakarta - Grace Natalie merespons pernyataan yang disampaikan oleh para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat.

Yang teranyar, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu meminta PDIP menarik semua kadernya yang menjabat sebagai menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai, partai banteng terus-menerus menyerang dan memfitnah Jokowi.

"Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik saja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot," kata Grace kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.

Grace menilai, pernyataan Hasto melewati batas. Ia pun menantang Hasto membeberkan bukti. “Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah," kata Grace.

Adapun balasan Grace ini menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menuding Jokowi ingin mengambil alih partai banteng bermoncong putih. Hasto mengklaim informasi itu ia peroleh dari seorang mantan menteri.

"Mantan menteri itu menyatakan keinginan Pak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDIP," kata Hasto di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

Sebelumnya, Grace juga merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meragukan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot mengatakan, sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.

Eks Wakil Gubernur Jakarta ini mengatakan, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot mencontohkan, masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024. “Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya."

Membalas pernyataan Djarot, Grace mengatakan, pembangunan calon ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu tidak dipaksakan sama sekali.

“Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset,” kata Grace kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

• 1
• 2
• Selanjutnya