TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka posko pengaduan dugaan pencatutan identitas oleh pasangan calon kepala daerah Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Posko tersebut menampung aduan masyarakat yang identitasnya diduga dicatut oleh Dharma-Kun untuk maju pemilihan kepala daerah Jakarta 2024.

“Untuk warga Jakarta silakan datang ke kantor. Ada juga WhatsApp center yakni 0821-2312-3336 yang bisa menghubungi pengawas,” kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta, Reki Putera Jaya, Jumat, 16 Agustus 2024.

Selain kedua cara itu, Reki mengimbau kepada warga Jakarta untuk melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Website tersebut menyediakan informasi apakah identitas kita terdaftar sebagai pendukung pasangan independen atau tidak.

Bawaslu Jakarta juga tengah mengumpulkan seluruh data masyarakat yang tidak menyatakan dukungan kepada Dharma-Kun tapi namanya ikut tercatut. Reki mengatakan pengawasan terhadap pemenuhanan persyaratan terhadap calon independen untuk Pilkada Jakarta masih berjalan.

Baca juga: Dugaan Pencatutan KTP Warga, PBHI Minta KPU Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana

Bawaslu berencana mengeklirkan data-data pendukung Dharma-Kun yang tidak valid. Apabila dugaan pencatutan identitas terbukti, Bawaslu akan melakukan take down data dukungan untuk Dharma-Kun itu. Reki mengatakan Komisi Pemilihan Umum mesti siap dengan hasil temuan Bawaslu dalam kasus Dharma-Kun.

Kabar pencatutan identitas oleh Dharma-Kun ramai di media sosial X belakangan ini. Banyak orang mengaku identitasnya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun tanpa sepengetahuan pemilik. Salah satunya korbannya eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Aulia Postiera.

Dugaan pencatutan identitas menuai kritik dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo. “Saya menentang keras segala bentuk rekayasa politik yang dilakukan untuk memenangkan pasangan tertentu,” kata Rio.

Baca juga: Bawaslu DKI Minta Masyarakat Lapor Dugaan Pencatutan NIK KTP Dukungan Dharma Pongrekun

Menurut dia, masalah pencatutan identitas masyarakat untuk kepentingan Pilkada tidak sesuai dengan asas pemilihan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu akan turut mengecek ke lapangan mengenai persoalan ini.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mengawasi jalannya proses Pilkada Jakarta. “Untuk Pilkada demokratis tanpa meninggalkan prinsip Luber dan Jurdil,” kata Rio.

Pilihan editor: NIK Miliknya Dicatut Dukung Dharma Pongrekun, Warga Jakarta: Ngeri Konsen Politik Kok Dimanipulasi