TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko mengungkapkan respons Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap polemik petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 yang melepas jilbab. Menurut Moeldoko, Jokowi memberi arahan agar semua pihak bisa menghormati keyakinan setiap anggota Paskibraka.

Moeldoko mengatakan Jokowi ingin agar pihak berwenang selalu berusaha menghargai kepercayaan yang dimiliki setiap orang. “Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024 seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo menyinggung pentingnya menghormati pilihan masing-masing individu dalam memegang prinsip agama. “Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu,” ujarnya.

Dito juga mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dia sebut belum tegas menanggapi polemik itu. “Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan konferensi pers, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi,” kata dia.

Saat ini, Dito mengatakan Jokowi belum memberikan arahan kepada Kemenpora terkait polemik tersebut. “Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP,” kata dia.

Dito berkata seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP sejak 2022. Namun, ia menyampaikan Kemenpora tetap memiliki perhatian terhadap insiden lepas hijab tersebut.

Dito mengklaim kementeriannya juga berkomitmen untuk memberi pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik kepada para peserta Paskibraka. “Karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka,” ujarnya.

Polemik ini bermula saat 18 Paskibraka putri melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Panser, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024. Mereka adalah bagian dari pasukan yang bakal mengibarkan bendera di Istana Kepresidenan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan pertimbangan sehingga anggota Paskibraka 2024 melepas hijabnya saat pengukuhan pada Selasa lalu. Ia mengatakan tujuan anggota Paskibraka putri melepas hijab adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri, di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024.

Yudian mengatakan BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab untuk anggota Paskibraka 2024.

Sehari setelah konferensi pers dari Yudian, Kepala Hubungan Masyarakat BPIP Manhan Marbawi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian 18 anggota Paskibraka putri yang melepas hijab.

"Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mereka akan tetap pakai jilbab (nanti saat upacara)," kata Marbawi saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 15 Agustus 2024.

Marbawi mengklaim tidak ada pemaksaan melepas hijab dalam pengukuhan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Kendati demikian, BPIP akan mengevaluasi menyeluruh soal Paskibraka termasuk soal aturan yang baru diterbitkan.

"Selama proses latihan hingga 17 Agustus nanti Paskibraka putri tetap memakai jilbab sesuai yang disampaikan Kasetpres kemarin," kata Mabawi.

Pilihan Editor: Pernah Larang Mahasiswa Pakai Cadar, Ini Profil Kepala BPIP Yudian Wahyudi