TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pekan ini. Di antara menteri yang akan terkena kocok ulang, terdapat sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Menanggapi kemungkinan kadernya di kursi menteri bakal diganti, sejumlah elit PDIP pun bersuara. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tak masalah dengan isu reshuffle kabinet Jokowi. Pihaknya menegaskan penentuan pembantu presiden tersebut adalah hak presiden yang menjabat.

PDIP, kata dia, tidak neko-neko. “Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Hasto juga mengungkit bagaimana partainya pernah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI dua periode. Selama mengusung Jokowi, PDIP disebutnya tidak pernah meminta jatah menteri dalam kabinet. “Ketika kami mengantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” tambah Hasto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan PDIP masih menunggu kebenaran kabar itu. Menurut dia, kabar Jokowi bakal menyingkirkan orang-orang PDIP di kabinetnya sudah santer terdengar sejak lama. Namun, desus itu selama ini hanya sebatas isu.

“Kabar dan rumor tentang niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2024.

Pihaknya menekankan bahwa PDIP konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, bila terjadi perombakan di kabinet di mana Kepala Negara tak lagi melibatkan kader partai banteng, PDIP menegaskan tak bisa ikut campur lantaran merupakan hak prerogatif Presiden. “Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya presiden saja,” ujar Deddy.

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tak masalah jika kocok ulang kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi yang purnatugas Oktober mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan partainya sampai saat ini belum membahas perihal isu kocok ulang tersebut.

“Tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Sosok yang pernah mendampingi Jokowi di Pilkada Jakarta ini menilai isu reshuffle bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi Oktober 2024. Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi.

“Ya bisa saja, orang bilang Cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengaku tak sepakat jika isu reshuffle kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Ahok pun menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia berujar kejadian tersebut juga tidak dia anggap sebagai upaya menggembosi dirinya.

“Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.

Bukan sekali menguar isu reshuffle menteri dari kader PDIP

Isu Jokowi bakal mengganti orang-orang PDIP di jajaran menterinya juga merebak pada Juni lalu. Kabar itu diungkapkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat itu pihaknya mengatakan dirinya tak bisa membantah informasi tersebut. Namun, kata dia, peluang Jokowi mengganti kader PDIP juga terbuka.

“Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja menteri, termasuk yang berasal dari PDIP. PDIP diketahui kini berseberangan dengan Presiden Jokowi usai gelaran Pilpres 2024. PDIP belakangan jadi banyak mengkritik kebijakan Jokowi. “Makanya itu kan suara suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden,” ujarnya.

SULTAN ABDURRAHMAN | HALGI MASHALFI | DANIEL A.FAJRI

Pilihan Editor: Jokowi Dikabarkan Bakal Reshuffle Kabinet, Ini Daftarnya