Kemenkes Minta RSUP dr Kariadi Hentikan Sementara Prodi Anestesi
Reporter
Aisyah Amira Wakang
Editor
Rusman Paraqbueq
Kamis, 15 Agustus 2024 05:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan meminta Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi, Semarang untuk menghentikan sementara program studi anestesi di Universitas Diponegoro. Permintaan Kemenkes itu sebagai respons atas meninggalnya Aulia Risma Lestari, dokter anestesi berstatus Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang diduga bunuh diri setelah mendapat perundungan.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menyikapi kematian Aulia dengan menerbitkan Surat Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tentang Pemberhentian Program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi.
"Disampaikan kepada saudara untuk menghentikan sementara program studi anestesi di RSUP Dr. Kariadi sampai dengan dilakukannya investigasi dan langkah-langkah yang dipertanggungjawabkan oleh jajaran direksi Rumah Sakit Kariadi dan Fakultas Kedokteran Undip," kata Azhar, yang dikutip dari suratnya, Rabu, 14 Agustus 2024.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi Wiweko membenarkan surat Azhar Jaya tersebut. "Iya benar," kata Nadia lewat pesan WhatsApp, Rabu, 14 Agustus 2024.
Sampai saat ini, Tempo belum memperoleh konfirmasi dari pihak RSUP Dr. Kariadi maupun Universitas Diponegoro mengenai kematian Aulia tersebut. Kematian Aulia yang diduga bunuh diri akibat perundungan ini ramai dibicarakan di media sosial X. Akun @bambangsuling11 mengunggah poster belasungkawa atas meninggalnya dokter PPDS program anestesi di Universitas Diponegoro, Aulia Risma Lestari. Ia menceritakan, korban meninggal di kamar kosnya di Jalan Lempongsari Kota Semarang pada Senin, lalu. Korban diduga bunuh diri dengan menyuntik dirinya sendiri menggunakan obat bius.
Akun @bambangsuling11 tersebut juga mengunggah screenshoot berupa pesan chat yang menyatakan korban merupakan mahasiswa semester lima. Saat proses pemeriksaan terdapat buku harian milik korban selama PPDS. Di catatan itu menguatkan adanya indikasi perundungan terhadap korban.
Pilihan Editor: Karena Dokter PPDS Juga Manusia
