'Darah Kuning' Agus Gumiwang Plt Ketua Umum Golkar, Sama dengan Airlangga Hartarto

Rabu, 14 Agustus 2024 12:05 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bertepuk tangan didampingi Ketua Panitia Penyelenggara Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara puncak HUT Ke-56 Partai Golkar di Hutan Kota by Plataran, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 24 Oktober 2020. Kegiatan yang diadakan dengan protokol kesehatan dan virtual tersebut mengangkat tema Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Pilkada Menang. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita terpilih sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar lewat rapat pleno yang digelar pada Selasa malam, 13 Agustus 2024. Agus memimpin Golkar untuk sementara, usai Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketum pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

"Rapat pleno telah mengesahkan Plt Ketua Umum adalah Agus Gumiwang Kartasasmita," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Meutya Hafid di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Seperti diketahui, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya untuk menjaga keutuhan partai. Dalam pesannya, Airlangga berharap Golkar dapat terus mengawal demokrasi. Sebab, bagi dia, partai politik adalah pilar demokrasi di Indonesia.

Menariknya, Agus dan Airlangga diketahui memiliki orang tua yang sama-sama “darah kuning”. Siapa orang tua mereka?

Hartarto Sastrosoenarto

Advertising
Advertising

Hartarto merupakan ayah dari Airlangga dan merupakan mantan Menteri Perindustrian pada masa orde baru. Pria kelahiran 30 Mei 1932 di Klaten, Jawa Tengah ini dinilai telah berjasa mendorong kesuksesan pembangunan industri di Indonesia dengan kemampuan bangsa sendiri.

Hartarto memulai pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung (sekarang ITB) pada 1952-1955 hingga tingkat III yang kemudian dilanjutkan BSc of Honours di jurusan Teknik Kimia University of New South Wales pada 1955-1959.

Dilansir dari Antara, Hartarto mulai menggeluti dunia industri sejak dekade 1960-an. Berawal menjadi Koordinator Teknik Proyek Perluasan Pabrik Kertas Leces hingga menjabat sebagai direktur. Pada periode 1964-1965, sempat menjadi Direktur Badan Pimpinan Umum (BPU) Pulp dan Kertas. Selanjutnya, menjabat posisi Asisten I Kopel PN Industri Kimia.

Pada 1968, dia dipercaya menjadi Kepala Dinas Produksi pada Ditjen Perindustrian Kimia, Departemen Perindustrian. Karier ini sebagai awal mulanya duduk di bangku pemerintahan. Pada 1973, pria bersuara bariton ini ditarik menjadi Direktur Pembinaan pada Ditjen Pembinaan Industri Kimia. Dua tahun berikutnya, diangkat menjadi Direktur Industri Silikat. Kariernya makin melejit saat menjabat sebagai Dirjen Industri Kimia pada 1979 sampai kemudian diangkat menjadi Menteri Perindustrian pada 1983.

Sebagai menteri, penerima lima gelar doktor honoris causa yang selama 40 tahun bekerja di lingkungan pemerintah ini sangat menentang ekspor bahan mentah dan mendesak agar Indonesia hanya boleh mengekspor hasil olahan.

Selain menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Hartarto juga pernah mengabdi sebagai Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menko Wasbangpan) pada Kabinet Pembangunan VII (1998-1999).

Ginanjar Kartasasmita

Sementara itu, Ginandjar Kartasasmita merupakan ayah dari Plt Ketum Golkar saat ini, Agus Gumiwang. Dilansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ginandjar lahir di Bandung, Jawa Barat, 9 April 1941. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2004 – 2009, dan beberapa kali menjadi menteri.

Di era orde baru, ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan (Menko Perekonomian), dan Industri Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Kabinet Pembangunan VII, merangkap Kepala Bappenas. Ginandjar juga berperan mendorong Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 ketika ia dan menteri lainnya menolak duduk di Kabinet Reformasi Pembangunan yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto.

Ayah Agus Gumiwang tersebut kemudian terpilih sebagai ketua pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang baru dibentuk. Ia meraih 72 dari 128 suara dalam putaran kedua melawan Irman Gusman, yang bersama La Ode Ida menjadi wakilnya. Ia menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya pada 1 Oktober 2009 dan digantikan oleh Irman Gusman.

ANANDA RIDHO SULISTYA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Pro-Kontra Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham Vs Agung Laksono

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

1 hari lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

1 hari lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

2 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

4 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

4 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

4 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

5 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

5 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

5 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya