TEMPO.CO, Jakarta - Forum Aktivis 98 Melawan berkumpul menyuarakan kegelisahannya terhadap kualitas demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti soal terdongkelnya Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar baru-baru ini.

Salah satu aktivis 1998, Usman Hamid menyebut fenomena mundurnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu sebagai kudeta demokrasi. Dia menduga, aktor utama dalam proses kudeta demokrasi ini ialah Jokowi.

"Ada aktor utama yang semacam melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena," kata Usman di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Mundurnya Airlangga, ujar Usman, merupakan fakta politik yang menunjukkan abnormalitas sirkulasi elite di Partai Golkar. Ketidaknormalan itu, katanya, yang membuat demokrasi di Indonesia berada di titik nadir selama pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan, kemunduran demokrasi itu terlihat dari tiga pilar demokrasi yang kerap diintervensi Jokowi. Pilar pertama itu adalah partai politik. "Kasus Airlangga ini hanyalah puncak dari gunung es," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini.

Dia menyoroti sejumlah kasus sejumlah pejabat partai politik yang disandera melalui kasus hukum. Misalnya, ucap Usman, kriminalisasi yang menyasar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Pilar demokrasi kedua, masyarakat sipil yang tidak memiliki kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Kemudian pilar ketiga, proses pemilihan umum yang sarat dengan intervensi dan kepentingan.

Dia mengatakan, Jokowi juga menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi demi kekuasaan. Mulai dari instansi Polri, kejaksaan, MK, MA, hingga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Jadi kita berhadapan dengan satu proses kediktatoran yang nyata. Bisa saja Jokowi sekadar tidak ingin kehilangan privilesenya setelah tidak lagi berkuasa," ujarnya.

Menurut dia, manuver Jokowi menjelang purnatugas yang terkesan ingin menguasai Golkar ini berbahaya bagi negara. Karena itu, ia menilai perlu ada perlawanan yang besar dari kalangan masyarakat sipil, partai politik yang oposis dan kritis, media massa, serta mahasiswa terhadap kudeta demokrasi yang dilakukan Jokowi.

Di tempat terpisah, Jokowi membantah terlibat cawe-cawe dalam proses mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Jokowi berujar bahwa itu merupakan urusan internal partai berlogo pohon beringin.

"Urusan Airlangga urusan internal partai, ada proses dan mekanisme. Ditanya ke Golkar dan Pak Airlangga, jangan saya campuri urusan partai. Tidak ada (cawe-cawe)," katanya di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Kandidat Kuat Gantikan Airlangga Hartarto, Ini Sederet Fakta Agus Gumiwang