TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengklaim Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai calon ketua umum Partai Golkar usai pengunduran diri Airlangga Hartarto.

Kepada wartawan, Idrus menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Bahlil selama menjadi anggota Partai Golkar. Surat itu diterbitkan pada 2009 saat kepemimpinan Aburizal Bakrie, sedangkan Bahlil menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Papua.

"Pernah kita SK-an sebagai bendahara DPD I Partai Golkar Provinsi Papua," kata Idrus saat ditemui di IM Center, Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Idrus berpendapat bahwa Bahlil memenuhi syarat sebagai calon ketua umum karena pernah menjadi pengurus DPD I Golkar meski tak menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) satu periode.

Mantan Menteri Sosial itu menolak anggapan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. "Memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan, kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil ini adalah kader plus," ujarnya.

Bagi Idrus, Bahlil mampu memahami kepengurusan dari tingkat daerah karena ia merupakan kader yang besar dari bawah. Idrus juga memuji kiprah Bahlil di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Dia tampil sebagai seorang kader Golkar yang bisa berkiprah di mana-mana," kata Idrus.

Idrus menyinggung jabatan Bahlil juga menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Memang ketika menjadi menteri investasi karena profesional," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya enggan merespons siapa kira-kira pengganti Airlangga Hartarto usai mundur dari jabatan ketua umum. Sementara itu, nama Bahlil Lahadalia digadang-gadang bakal menggantikan posisi Airlangga.

Alih-alih merespons peluang Bahlil, Doli mengatakan partainya sedang fokus menghadapi Pilkada 2024. "Apalagi saya sebagai orbit pemenangan pemilu, jangan sampai pengunduran diri Pak Airlangga ini mengganggu konsentrasi Partai Golkar menghadapi Pilkada," ucapnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksana tugas yang akan menggantikan posisi sementara ketua umum. Doli berujar seluruh wakil ketua umum Golkar berpeluang untuk menjadi pelaksana tugas.

"Sebaiknya memang dilakukan secara musyawarah mufakat," kata Doli.

Aisyah Amira Wakang ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Plt Ketua Umum Golkar, Banyak Peluang Nama dan Tak perlu Voting