Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Bilang Politik Keras dan Kasar

Senin, 12 Agustus 2024 15:20 WIB

Pengusaha Jusuf Hamka (tengah) melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin 12 Agustus 2024. Jusuf Hamka mengundurkan diri usai mendengar kabar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum Partai Golkar. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Jusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan dirinya akan berhenti berpolitik secara resmi usai mundur dari Partai Golkar hari ini. Pernyataan itu dia sampaikan usai melayangkan surat pengunduran diri menyusul Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan ketua Umum Partai Golkar.

"Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik," kata Hamka di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Senin, 12 Agustus 2024.

Hamka mengungkap bahwa dirinya lebih memilih menjadi warga biasa ketimbang harus tetap bergelut di dunia politik. Keputusan itu dia ambil sebagai bentuk dukungan kepada Airlangga yang mundur lebih dahulu pada Sabtu lalu.

"Saya mau menjadi warga biasa, rakyat biasa, sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya," ujarnya.

Pria dengan julukan "Bos Jalan Tol" itu berkomitmen untuk tetap berkiprah untuk masyarakat, terutama penanganan masalah sosial. Dia juga berjanji akan membantu pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur.

Advertising
Advertising

"Saya akan bantu negara, membantu mensejarahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru, itu kerjaan saya," tuturnya.

Lebih lanjut, Hamka menilai bahwa politik itu keras. Dia menganggap jalan hidup sebagai pekerja sosial lebih cocok untuk dirinya ketimbang menduduki jabatan publik.

"Menurut saya politik itu, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya kemanusiaan. Mungkin beda ya, agak lembut, gitu-gitu, enggak bisa sama," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, Jusuf Hamka tiba di DPP Golkar pada pukul 10.00 dan langsung menuju ke lantai atas gedung Golkar. Dia turun ke lobi pada pukul 10.45 usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada staf Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

"Pak Sekjen belum datang, lagi on the way. Tapi saya mau cepat-cepat. Mau ada urusan lain," ujar Hamka sebelum meninggalkan kantor DPP Partai Golkar. Dia juga mengaku tak mau mengganggu jadwal Lodewijk.

Dalam surat pengunduran diri yang diterima Tempo, Hamka memutuskan untuk keluar secara penuh dari Partai Golkar sejak 11 Agustus 2024. Salinan surat tanda terima pengunduran diri itu juga telah diterima Hamka. Hamka meninggalkan kantor Golkar pada pukul 10.50.

"Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya," tuturnya.

Pilihan Editor: Respons Megawati PDIP, PKB, dan Gerindra Soal Airlangga Hartarto Mundur dari Kursi Ketua Umum Golkar

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

1 hari lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

2 hari lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

2 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

4 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

4 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

5 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

5 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

5 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

5 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya