Jusuf Hamka Mundur dari Golkar, Singgung Kesetiaan terhadap Airlangga

Senin, 12 Agustus 2024 13:05 WIB

Pebisnis Jusuf Hamka alias Babah Alun menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar dan kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak. Surat itu dia serahkan kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Senin, 12 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Hamka alias Babah Alun resmi mundur dari keanggotaan Partai Golkar hari ini. Dia melayangkan surat pengunduran setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan ketua Umum Partai Golkar.

Jusuf Hamka mengatakan pengunduran dirinya merupakan bentuk dukungan kepada Airlangga yang telah mundur lebih dahulu. "Sebagai manusia yang beradab dan beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih," kata dia di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Senin, 12 Agustus 2024.

Pria dengan julukan "Bos Jalan Tol" itu mengatakan bahwa dirinya masih berada di Bandung saat mendapatkan kabar soal pengunduran diri Airlangga. Ketika tiba di Jakarta, jelas Hamka, dirinya baru mengetahui bahwa ternyata Airlangga masih berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya denger berita kaget. Tahu-tahu saya cari beliau, beliau katanya di IKN," ujarnya.

Lebih lanjut, Hamka juga menyatakan bahwa pengunduran dirinya dari Golkar belum diketahui Airlangga. Sebab, kata dia, belum ada komunikasi antara dirinya dengan Airlangga.

Advertising
Advertising

"(Mundur) tanpa persetujuan dan tanpa pengetahuan beliau. Saya pikir, beliau sudah mundur. Saya mau apa lagi?" tuturnya.

Tak sampai di situ, Babah Alun menegaskan akan segera menghubungi Airlangga untuk membahas soal pengunduran dirinya tersebut. Dia mengungkap bahwa dirinya akan setia kepada Airlangga sebagai bukti persahabatan.

"He is my bestfriend. Buat saya pertemanan adalah pertama. Kesetiaan utama buat saya," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, Jusuf Hamka tiba di DPP Golkar pada pukul 10.00 dan langsung menuju ke lantai atas. Dia turun ke lobi pada pukul 10.45 usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada staf Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

"Pak Sekjen belum datang, lagi on the way. Tapi saya mau cepat-cepat. Mau ada urusan lain," ujar Hamka sebelum meninggalkan kantor DPP Partai Golkar. Dia juga mengaku tak mau mengganggu jadwal Lodewijk.

Dalam surat pengunduran diri yang diterima Tempo, Hamka memutuskan untuk keluar secara penuh dari Partai Golkar sejak 11 Agustus 2024. Salinan surat tanda terima pengunduran diri itu juga telah diterima Hamka. Hamka meninggalkan kantor Golkar pada pukul 10.50.

"Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya," tuturnya.

Pilihan Editor: Respons Megawati PDIP, PKB, dan Gerindra Soal Airlangga Hartarto Mundur dari Kursi Ketua Umum Golkar

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

1 hari lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

2 hari lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

3 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

5 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

5 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

5 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

5 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

6 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

6 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya