TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara memastikan dugaan adanya kebocoran data Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak mengganggu layanan manajemen pegawati mereka. BKN mengklaim telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama mengatakan BKN, BSSN, dan Kominfo akan menginvestigasi kebocoran data ASN yang diungkap oleh Communication and Information System Security Research Center atau CIISSReC.

"Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan," ucap Vino melalui laman resmi BKN dikutip pada Senin, 12 Agustus 2024.

Ia berujar dugaan gangguan tersebut tidak akan mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang di akses oleh masyarakat. Namun, Vino mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbarui kata kunci atau password.

"Pembaharuan kata kunci wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Vino.

Sementara, perkembangan soal dugaan kebocoran akan disampaikan lebih lanjut. Informasi dugaan itu disampaikan oleh CIISSReC, sebuah lembaga riset keamanan siber lewat media sosial.

Dalam temuan mereka, peretas anonim "TopiAx" mengunggah sebuah postingan di BreachForums pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Dalam postingan itu, dia mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris.

Data-data itu ditawarkan peretas di BreachForums, sebuah forum jual-beli hasil peretasan, seharga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 160 juta. Data itu berisi antara lain tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), tanggal PNS, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP), Nomor Surat Keputusan, Nomor Surat PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor telepon, email, pendidikan, jurusan. tahun lulus.

Han Revandra Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Respons Megawati PDIP, PKB, dan Gerindra Soal Airlangga Hartarto Mundur dari Kursi Ketua Umum Golkar