INFO NASIONAL - Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, kembali mencetak prestasi dengan menerima penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam acara UHC Awards 2024 yang berlangsung di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas capaian UHC di Kota Cilegon yang mencapai 100,32 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 470.378 jiwa.

Wali Kota Helldy Agustian merasa bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Ia menyatakan bahwa pencapaian UHC di Kota Cilegon yang menembus lebih dari 100 persen menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh penduduk Kota Cilegon mendapatkan akses kesehatan yang terjamin. "Kami bersyukur bahwa UHC di Kota Cilegon sudah menembus 100,32 persen. Kami akan terus memastikan bahwa seluruh penduduk Kota Cilegon terjamin akses kesehatannya," ujar Helldy sebagaimana dilaporkan oleh Diskominfo Kota Cilegon.

Helldy menjelaskan bahwa UHC adalah ukuran ketercakupan jaminan sosial kesehatan di masyarakat. Dengan capaian UHC yang tinggi, masyarakat Kota Cilegon tidak perlu lagi khawatir akan biaya kesehatan, termasuk untuk perawatan di rumah sakit seperti operasi caesar, cuci darah, dan lainnya. "Dengan UHC yang sudah tercapai, masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya ketika sakit dan harus dirawat di rumah sakit," jelas Helldy.

Senada dengan pernyataan Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Kota Cilegon dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Masyarakat tinggal datang ke rumah sakit, tunjukkan KTP-nya, sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap di proses,” kata Ratih.

Menteri Koordinator PMK RI, Muhadjir Effendi, menegaskan bahwa UHC adalah salah satu target Sustainable Development Goals (SDG) yang dicanangkan oleh WHO, dengan target pencapaian pada tahun 2030. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. "Jaminan kesehatan adalah bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Muhadjir.

Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, juga menyampaikan bahwa UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu tanpa ada hambatan biaya. Ia menegaskan pentingnya peran Pemda dalam memastikan cakupan kepesertaan aktif dalam program JKN/KIS, serta mendaftarkan pekerja informal dan keluarganya sebagai peserta. "Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemda untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh," katanya.(*)