TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat menggelar aksi simbolik di depan Gedung DPRD Jabar pada Kamis, 8 Agustus 2024. Mereka menolak rencana revisi UU Polri karena dianggap dengan cita-cita reformasi yang telah dikumandangkan 26 tahun lalu.

“Aksi ini sebagai untuk menyikapi berbagai problematika yang hadir hari ini dimana rasanya rezim penguasa telah mencapai puncaknya dalam keserampangan dan kesewenang-wenangan dalam membuat berbagai macam produk hukum,” kata Koordinator Wilayah Jawa Barat BEM SI Kerakyatan, Arif Tegar Prawira kepada Tempo.co.

Berdasarkan pantauan Tempo, massa awalnya berkumpul di depan Gedung Sate sebelum kemudian berjalan ke depan gerbang Gedung DPRD Jawa Barat pada pukul 16.00. Aksi simbolik dimulai sekitar pukul 16.30. Sebelum ke Gedung Sate, menurut Arif, massa juga menyambangi markas Polda Jawa barat pada pukul 14.30 dan menggelar orasi di sana.

Koordinator Wilayah Jawa Barat BEM SI Kerakyatan Arif Tegar Prawira menyerukan pernyataan sikap di depan Gedung DPRD Jawa Barat. TEMPO/Hatta Muarabagja

Dalam aksi simbolik hari ini, massa membawa potongan kepala babi. Terdapat salah satu mahasiswa yang mengenakan topeng kuda lengkap dengan jas dan dasi. Massa memasang spanduk bertuliskan “Orde Reformati” di depan gerbang Gedung DPRD Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa melakukan orasi mengkritisi pembahasan revisi UU Polri.

“Kepala babi yang kami bawa merepresentasikan kondisi rezim yang sangat rakus, haus, dan pemakan segalanya. Begitu banyak esensi dari reformasi dan demokrasi yang mereka berangus untuk melanggengkan kekuasaan,” kata Arif.

“Kuda adalah hewan yang sering ditunggangi oleh untuk mencapai tujuan tertentu. Orang dengan topeng kuda yang mengenakan jas berdasi tadi meresepresentasikan orang-orang di bangku jabatan yang kami pertanyakan tujuannya dalam pembahasan revisi UU Polri. Itu seakan bukannya menjawab kebutuhan rakyat tapi malah menjawab kebutuhan dari pihak-pihak yang menungganginya,” kata Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, Thian Giovani.

Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan pelemparan kepala babi ke dalam area DPRD Jawa Barat. Pelemparan kepala babi tersebut merupakan simbol ultimatum yang harus dilanjutkan ke pemerintahan pusat bahwa BEM SI menolak keras pengesahan RUU-RUU yang dan tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak.

Arif memastikan aksi kali ini hanyalah awal dari aksi yang lebih besar. Dia juga mengatakan nantinya akan ada diskusi publik yang kemudian disambung dengan konsolidasi akbar se-Jawa Barat.

“Kami pastikan ini hanyalah pemantik kecil yang akan mengundang kobaran-kobaran api besar dan tidak bisa dipadamkan. Setelah ini kami akan mengadakan diskusi publik yang kemudian juga akan disambung dengan konsolidasi akbar se-Jawa Barat,” tegas Arif

Berikut enam poin pernyataan Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat:

1. Menolak keras disahkannya RUU Polri
   
   
2. Mendesak Presiden dan DPR RI segera menghentikan pembahasan tentang RUU Polri, khusus rancangan usul inisiatif Badan Legislasi DPR saat ini
   
   
3. Menuntut DPR dan Presiden untuk tidak menyusun UU secara serampangan yang tidak berdasar kepada kepentingan publik dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.
   
   
4. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja institusi kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat.
   
   
5. Menuntut Presiden dan DPR RI memprioritaskan perbaikan-perbaikan krusial dan fundamental yang selama ini menjadi permasalahan Polri sebagai bagian dari ikhtiar reformasi kepolisian yakni persoalan luasnya kewenangan serta transparansi dan akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan kepolisian
   
   
6. Mendesak DPR untuk memprioritaskan pekerjaan rumah legislasi lain yang lebih mendesak seperti Revisi KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.

Pilihan Editor: Gelar Unjuk Rasa BEM SI Kerakyatan Tolak Revisi UU TNI dan Polri