TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengaku tidak pernah berpikir maju kembali pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Semarang 2024. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Semarang itu adalah Wali Kota Semarang periode 2016-2022.

"Kalau keinginan pasti enggak. Kalau secara aturan masih bisa," kata pria yang akrab disapa Hendi itu saat dikonfirmasi di Semarang pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dia mengatakan, secara pribadi, sudah berdiskusi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya juga sudah berdiskusi dengan pimpinan, saya sampaikan ke Mas Pacul kalau saya sudah selesai dengan urusan di Kota Semarang. Izinkan saya untuk bisa mengabdi ke tempat lain," ujar dia.

Hendi sebelumnya juga telah mendaftar penjaringan PDIP untuk pemilihan gubernur atau Pilgub Jateng 2024.

"Saya dua bulan lalu berikhtiar untuk bisa ikut kontestasi mendaftar di PDI Perjuangan. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi partai, apakah partai menugaskan saya atau tidak," katanya.

Dibandingkan Pilkada Kota Semarang, Hendi lebih mantap mengikuti kontestasi Pilgub Jateng, apalagi sudah berdiskusi juga dengan para pimpinan di PDIP Jateng. Karena itu, dia kembali menegaskan tidak ada keinginan atau pikiran untuk maju lagi di Pilkada Kota Semarang, meskipun secara aturan masih memungkinkan.

"Saya sudah jelaskan tidak ada keinginan (maju Pilkada Kota Semarang). Kalau ada rencana enggak, pasti enggak ada, 100 persen," katanya menegaskan.

"Kami coba ikhtiar untuk bisa bareng-bareng membenahi Provinsi Jawa Tengah," tutur Hendi menambahkan.

Hendi pertama kali maju pada Pilkada Kota Semarang pada 2010 sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Soemarmo H.S. Pasangan Soemarmo-Hendi menang, tetapi setelah itu Soemarmo terjerat kasus korupsi sehingga Hendi menggantikan posisinya sebagai pelaksana tugas wali kota.

Pada Pilkada Kota Semarang 2015, Hendi maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) dan menang dengan mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Pada Pilkada Kota Semarang 2020, Hendi-Ita kembali maju dan memenangkan kontestasi melawan kotak kosong. Hendi-Ita kemudian dilantik pada 27 Februari 2021.

Tak berselang lama setelah dilantik sebagai Wali Kota Semarang periode keduanya, Hendi ditarik ke Jakarta karena ditunjuk sebagai Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022. Setelah itu, Ita menggantikan posisi Hendi sebagai Wali Kota Semarang hingga sekarang.

Selanjutnya, Hendi melapor ke DPP PDIP soal dinamika Pilkada Kota Semarang…

<!--more-->

Hendi mengatakan sudah melaporkan dinamika yang terjadi menjelang Pilkada Kota Semarang kepada pengurus DPD maupun DPP PDIP.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Semarang dan memeriksa jajaran pimpinan OPD, termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

KPK menyatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi 2023-2024.

Hevearita adalah kandidat petahana yang berpotensi maju kembali pada Pilkada Kota Semarang 2024.

Menanggapi hal itu, Hendi menyerahkan ke DPP PDIP untuk langkah lebih lanjut, termasuk penentuan langkah politik dan rekomendasi.

"Saya sudah melaporkan situasinya. Nanti tinggal DPP kira-kira membuat keputusan, siapa yang maju di Kota Semarang. Kita tunggu saja," katanya.

Mengenai kemungkinan koalisi dengan partai politik lain atau mengusung calon sendiri mengingat PDIP memiliki peluang mengusung calon sendiri, Hendi mengatakan sejauh ini belum bisa memastikannya.

"Sekali lagi, tugas kami hanya menjaring, menginformasikan, dan mengirimkan laporan ke DPD dan DPP. Untuk rekom (rekomendasi), kita tunggu saja. Mudah-mudahan orang yang dapat rekom memang yang diinginkan oleh masyarakat," katanya.

Pilihan editor: PKS Beri Bobby Nasution Surat Rekomendasi, Sodorkan Bupati Asahan sebagai Bacawagub