TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur atas vonis bebas terhadap tersangka kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tannur atau Ronald Tannur pada Rabu, 24 Juli 2024 menuai kecaman sejumlah pihak. Pengamat hukum hingga anggota DPRD ramai-ramai mengomentari keputusan hakim yang menjerat anak mantan anggota DPR, Edward Tannur karna dinilai janggal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menduga adanya kecurangan dibalik keputusan tersebut. “Diduga ada hanky panky apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hanky panky," kata Sahroni saat memimpin rapat audiensi Komisi III DPR bersama keluarga korban penganiayaan Dini Sera Afrianti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sahroni juga menilai ada kejanggalan atas pernyataan majelis hakim terkait penyebab kematian korban, almarhum Dini Sera Afrianti, yang meninggal dunia karena alkohol bukan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur.
"Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim bilang 'Oh ini meninggal karena alkohol'," ucapnya.

Sahroni lantas sampai mengutuk hasil keputusan majelis hakim PN Surabaya tersebut sebagai suatu preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. "Preseden buruk yang terjadi di republik ini, di PN Surabaya," ucapnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga tak sependapat dengan putusan bebas Ronald Tannur. Menurutnya hal tersebut menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekaligus meneguhkan prasangka bahwa hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah.

“Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai memberikan hak atas keadilan korban dan keluarganya,” kata anggota Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur kini telah dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pelapor adalah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti yang menjadi korban penganiayaan Ronald Tanur.

Dimas Yemahura, kuasa hukum keluarga korban, mengatakan materi pelaporan berhubungan dengan sifat dan etika hakim dalam proses persidangan. Kemudian juga tentang bagaimana hakim, pada saat bersidang, tidak adil (adil), kata Dimas di Badan Pengawas Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Di samping ramainya kecaman dari berbagai pihak terhadap putusan PN Surabaya yang juga diduga melakukan kecurangan. Mantan aggota DPR dari fraksi partai PKB Edward Tannur yang juga merupakan ayah terduga pelaku sempat meminta maaf atas kasus yang menjerat putranya. Dia juga mengaku akan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban,” kata Edward dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 10 Oktober 2023, seperti dikutip dari Antara.

Sejak kasus anaknya ramai diperbincangkan, lanjut Edward, dia mengaku sudah ditegur oleh partainya agar tidak melakukan intervensi hukum.

“Waktu itu saya bilang ke partai, saya bukan tipe orang yang berpura-pura. Kalau A, maka saya katakan A. Saya tidak mau kalau besok-besok Edward Tannur disebut telah melakukan pembohongan atau penipuan, saya enggak mau. Apa artinya ini semua kalau nama kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain. Ini soal,” ujar Edward.

Di sisi lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut telah memberhentikan Edward Tannur, ayah Ronald Tannur, dari fraksi di DPR sekaligus menjadi kader partai. Hal ini buntut dari vonis bebas yang diterima Ronald Tannur dalam kasus terjadinya dan pembunuhan terhadap Dini Sera.

“Saudara Edward Tannur sebagai orangtuanya sudah dinonaktifkan dari partai juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi DPR RI,” ucap anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKB, Heru Widodo dalam rapat audiensi DPR bersama keluarga korban.

TIARA JUWITA | AMELIA RAHIMA SARI | ANDIKA DWI | RADEN PUTRI | ANTARA

Pilihan Editor: Ayah Dini Tuntut Keadilan, Ayah Ronald Tannur Dinonaktifkan dari DPR