TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons adanya upaya dari kelompok lain yang ingin menggemboskan partai banteng menjelang Pilkada 2024. Menurut dia, upaya tersebut tidak berpengaruh terhadap persiapan partainya.

"Baik itu langkah politik, mempersempit ruang gerak, langkah hukum yang menargetkan kader PDIP, tidak ada urusannya," kata Deddy ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Ia mengatakan, bahwa partainya tidak takut terhadap upaya kriminalisasi internal PDIP dari kelompok lain di luar kontestan pemilu. "Makin ditekan, makin semangat. Otot partai sudah lama enggak dilatih," ujarnya.

Deddy menyebut, saat ini partainya sedang melakukan konsolidasi satgas partai di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan, partainya akan menggunakan kekuatan satgas itu untuk melawan kelompok yang ingin mengkerdilkan PDIP secara tidak konstitusional.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, orang-orang di lingkaran kekuasaan kini telah menargetkan kader-kadernya. Salah satunya ialah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dia merasa langkah itu dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung. "Mau ngambil saya enggak berani. Sasarannya di sekeliling saya," katanya, Selasa, 30 Juli 2024.

Putri dari Presiden Soekarno ini meminta kepada Hasto agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya. Dia mengungkapkan, bakal menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Hasto ditangkap.

"Saya bilang sama Hasto, 'Udah enggak usah takut, nanti kalau kamu 'diambil' aku pergi ke Kapolri', kubilang gitu. Coba pengen ngomong apa si Kapolri itu," ujarnya.

Nama Hasto terseret dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut kasus Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Kasus ini kembali dibuka oleh lembaga antirasuah itu. KPK menuduh Hasto Kristiyanto menyembunyikan Harun yang hilang dari peredaran.

Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak mencokok Hasto Kristiyanto. Kala itu Sekjen PDIP ini sedang berada di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Namun, waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa. Alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK yang diinterogasi sejumlah polisi.

Sejak itu, perburuan Harun Masiku yang tiba-tiba lenyap mulai redup. Hasto Kristiyanto juga tak kunjung diperiksa. Pemilu 2024 mengubah peta politik. Presiden Joko Widodo, yang menjadi bos KPK setelah revisi UU KPK mengamputasi independensi lembaga ini pada 2019, bersimpang jalan dengan PDIP dalam pemilihan presiden. KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto Kristiyanto.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko membantah proses hukum Hasto Kristiyanto di KPK ini arahan dari istana. Ia mengatakan, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh KPK. "Arahan apalagi?" kata Moeldoko, Kamis, 20 Juni 2024.

Savero Aristia dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Saat Megawati Bela Hasto, Singgung Rossa Penyidik KPK dan Kapolri Listyo Sigit