TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Fauzi mengatakan lembaganya setiap hari menerima laporan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang teranyar peristiwa kebakaran lahan terjadi terakhir di Jalan Mahir Mahar Km 8, Kecamatan Jekan Raya, pada 28 Juli 2024 kemarin.

“Sepanjang Juli 2024 ini tercatat sedikitnya sudah terjadi sekitar 27 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan luasan lahan yang terbakar itu sekitar 10,35 hektare,” ucap Heri, Senin, 29 Juli 2024.

Kebakaran hutan di Jalan Mahir Mahar tersebut misalnya, menghanguskan 0,5 hektare lahan di sana. Sehari sebelumnya, BPBD juga menerima informasi lahan terbakar di Jalan Tunis Duan, Rubetson Dese, dan Hiu Putih XXI A. Total luas lahan yang terbakar sekitar 0,94 hektare.

Ia menuturkan peristiwa kebakaran paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Jekan Raya dengan total 20 kejadian. Kemudian disusul Kecamatan Sabangau dengan 4 kejadian, Kecamatan Pahandut 2 kejadian, Kecamatan Bukit Batu 1 kejadian dan Kecamatan Rakumpit masih nol kejadian.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah di lahan terbuka.

"Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan jika melihat titik api atau asap di sekitar lingkungan mereka," ujarnya.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada Mei 2024, dan diprediksi akan menjadi lebih merata dari pertengahan Juni hingga September.

Awal musim kemarau diperkirakan akan berlangsung pada periode yang beragam di berbagai wilayah, dengan beberapa daerah mulai mengalami kemarau pada bulan April, Mei, dan Juni.

Puncak kemarau diantisipasi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Dibandingkan dengan rata-rata periode klimatologi 1991-2020, awal musim kemarau di Indonesia diprediksi akan mundur di 282 zona musim, yang setara dengan 40 persen dari total zona musim.

Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah