TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.

Hal itu disampaikan Haedar setelah rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Ahad 28 Juli 2024.

"Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta menolak," kata Haedar Nashir, Ahad 28 Juli 2024.

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak dan melakukan apapun harus berdasarkan ilmu dalam agama Islam yang jadi pedoman.

"Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang sesuai prinsip Islam Berkemajuan, serta melihat berbagai konteks kehidupan lokal dan nasional," kata dia.

Dua bulan kajian

Maka, kata Haedar, selama kurang lebih dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari berbagai aspek sekaligus mendengar suara dari kelompok yang kontra dengan sederet argumen mulai masalah lingkungan, nasib masyarakat setempat dan soal potensi tambang ilegal yang memiliki banyak masalah.

"Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menggelar demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan terbuka," ujarnya.

"Kami juga terima pandangan yang pro dan konstruktif dengan berbagai argumen disertau data dan fakta yang hidup di lapangan," kata dia.

Dari hasil kajian berbagai aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.

"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," kata Haedar.

Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Indonesia menyongsong era reformasi dan demokratisasi. Ia menyebut reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu terjadi demokratisasi, terjadi tambah masalah. Ia mengatakan Muhammadiyah dalam menghadapi masalah dengan elegan, dan seksama.

"Kami ambil langkah dan keputusan (menerima ijin tambang) bukan karena ikut ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, lalu kami plenokan dan konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan dalam pertimbangan menerima (izin tambang)," ujarnya.

Bentuk Satgas

Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun telah membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan dan pelaksanaan.

Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, bukan sebagai Menteri PMK," kata Haedar.

Pilihan Editor: Prabowo Batal Hadir di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah