TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada Sabtu, 26 Juli 2024.

Surat itu sebagai bentuk kritik dari BEM KM UGM Kabinet Gerak Membara atas peristiwa peretasan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Surabaya, milik Kementerian Kominfo, sekaligus perayaan selama satu bulan sejak terjadinya peristiwa tersebut pada 20 Juni 2024.

Ketua BEM KM UGM, Nugroho Prasetyo Aditama alias Nugi mengatakan kebocoran data itu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

"Kejadian tersebut telah menjadi luka mendalam di era digital yang mencoreng muka bangsa dan menunjukkan kegagalan total kepemimpinan Bapak Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo RI," ucapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu, 26 Juli 2024.

BEM KM UGM menilai Budi Arie tidak bersikap tegas dan bertanggung jawab menangani kejadian tersebut di tengah kebingungan masyarakat, atas nasib data mereka dan dampak lain yang ditimbulkan. BEM KM UGM berharap Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai menteri dan digantikan oleh individu yang lebih kompeten di bidang Kominfo.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, dan BSSN, Budi Arie masih bisa bersyukur dan mengucap “alhamdulillah” setelah sistem PDN diretas. Dia bersyukur karena pelaku yang meretas sistem PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi. Sebab, jika pelakunya adalah sebuah negara, kata dia, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat.

“Saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara, berat,” kata Budi dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

BEM KM UGM menilai pernyataan Budi Arie arogan dan tidak mencerminkan penyelesaian. "Sikap ini semakin mempertegas ketidakmampuan Bapak dalam menangani krisis siber dan memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap Kominfo," ucapnya.

Selain surat, BEM KM UGM juga mengirimkan paket berisi buku, policy brief "Langkah Strategis Memperkuat Keamanan Siber Nasional" dan sebuah nisan. Buku itu berjudul "Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar", BEM KM UGM berharap buku yang dikirimkan dapat membantu Budi Arie mempelajari lebih dalam tentang ancaman cyber crime, serta meningkatkan kompetensinya sebagai menteri.

BEM KM UGM juga menyusun policy brief berjudul "Langkah Strategis Memperkuat Keamanan Siber Nasional". BEM berharap Budi Arie dapat menjadikannya acuan agar kementerian bisa memperkuat keamanan siber nasional.

Selain itu, nisan biasa digunakan sebagai penanda adanya kematian. "Nisan ini diberikan sebagai simbol sudah matinya urat malu Bapak Menteri, sebagai reaksi terhadap pernyataan yang dianggap tidak menunjukkan tanggung jawab dengan baik," ucap BEM KM UGM.

Pada Rabu 24 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi meninjau pusat data Neutra DC di Sentul, Jawa Barat. Pusat data yang dikunjungi Budi Arie itu merupakan salah satu lokasi penampung data-data migrasi usai serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024.

Budi mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka percepatan pemulihan data imbas serangan peretas terhadap PDNS 2. Fasilitas yang dia kunjungi itu dikelola oleh Telkomsigma, anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang juga mengelola PDNS 2.

“Kami hari ini mengunjungi Neutra DC di Sentul untuk memastikan proses migrasi dan flow bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proses pemulihan layanan digital bisa berjalan dengan baik dan aman,” kata Budi Arie di Sentul, Rabu, 24 Juli 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Budi mengklaim pemerintah berkomitmen untuk menyegerakan pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdampak serangan siber. Proses itu, kata Budi, perlu memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Budi, Kemenkominfo melakukan strategi decrypt atau dekripsi untuk memulihkan aset dan layanan pemerintah yang terdampak peretasan. “Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Dia berujar pemulihan data bersifat krusial untuk memastikan kelancaran layanan pemerintah. “Pemeriksaan keandalan dan integritas data PDNS berperan penting dalam penyediaan layanan pemerintahan,” ucap Budi.

Pilihan editor: Budi Arie: Indonesia Peringkat 10 Target Serangan Siber Global