TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Hotel Santika Premiere Semarang [ada Rabu, 24 Juli 2024. Acara ini berlangsung selama setengah hari dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan.

Peserta terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda Jawa Tengah, akademisi, organisasi mahasiswa, media, serta berbagai stakeholder terkait. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meluncurkan peta kerawanan Pilkada 2024 yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menjelaskan dalam sambutannya bahwa peta kerawanan Pilkada 2024 merupakan pembaruan signifikan dari indeks kerawanan pemilu atau pilkada yang ada sebelumnya. Peta ini tidak menggunakan sistem skor untuk mengukur potensi kerawanan, melainkan memfokuskan pada pemetaan jenis kerawanan yang mungkin terjadi selama berbagai tahap Pilkada 2024.

Kerawanan tersebut dikategorikan dalam tiga level: rendah, sedang, dan tinggi. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi masalah di setiap tahap Pilkada sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan secara lebih tepat sasaran.

Nur Kholiq menjelaskan bahwa peta kerawanan ini disusun dengan melibatkan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota dan memanfaatkan data dari Pemilu 2024 lalu. Dengan adanya peta ini, Bawaslu diharapkan dapat memantau dan menangani potensi kerawanan dengan lebih efektif, mengurangi risiko pelanggaran dan ketidakberesan selama Pilkada.

Kholiq menambahkan bahwa salah satu kerawanan signifikan yang teridentifikasi adalah kemungkinan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Data dari Pemilu 2024 menunjukkan adanya sekitar 30 PSU di Jawa Tengah, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dari penyelenggara pemilu.

Menghadapi tantangan ini, Kholiq menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas oleh para pengawas pemilu. Ia berharap agar pengawas dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk meminimalisir terjadinya PSU pada Pilkada mendatang.

“Kami ingatkan kepada teman-teman pengawas untuk selalu menjaga integritas. Kita meminimalisir terjadinya PSU di Pilkada nanti,” ujar Kholiq. Melalui peta kerawanan ini, diharapkan tindakan preventif dapat diambil lebih awal untuk mencegah terjadinya masalah yang sama di masa depan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Haerudin, yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Jawa Tengah, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi ini. Haerudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menantikan informasi terkait peta kerawanan Pilkada 2024.

Pemprov berharap bahwa dengan adanya peta kerawanan ini, Bawaslu dan pemerintah provinsi dapat bersama-sama menyusun langkah-langkah preventif yang efektif untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Haerudin juga menyoroti pentingnya pengawasan di media sosial selama tahapan Pilkada. Menurutnya, isu-isu kecil yang muncul di media sosial maupun di dunia nyata harus ditindaklanjuti dengan serius. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan selama Pilkada 2024.

"Kita harus menanggapi setiap percikan isu, sekecil apapun, dengan serius agar Pilkada mendatang dapat berlangsung dengan damai dan lancar," ujar Haerudin.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada dapat memahami dan memanfaatkan peta kerawanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan. Ini adalah langkah penting menuju pelaksanaan Pilkada yang lebih transparan, adil, dan terhindar dari berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Pilihan Editor: Pemasangan Gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Disebut Berpotensi Salahi Aturan, Apa yang Dilanggar?