TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sering berdebat soal Pilkada 2024. Perbedaan pendapat itu, kata Idrus, terkait dengan penentuan calon-calon yang akan maju di Pilkada akhir tahun nanti.

Namun, Idrus berujar perdebatan itu dianjurkan dalam proses berdemokrasi. “Sekali lagi semua proses ini memang kita dorong bahwa di KIM ada perdebatan konseptual, dalam bahasa politik praktis ada gesekan-gesekan,” kata Idrus di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024.

Menurut Idrus, perbedaan tersebut juga dikehendaki oleh presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui, KIM adalah kumpulan partai-partai yang mengusung Prabowo di Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, hingga Partai Bulan Bintang (PBB).

Prabowo, kata Idrus, melihat bahwa gesekan tersebut adalah hal yang dianjurkan dalam proses demokrasi di internal KIM. Idrus mengklaim Prabowo ingin agar penentuan calon kepala daerah di koalisinya bisa melalui proses demokrasi substansial, bukan hanya prosedural. “Dan inilah yang harus kita kehendaki dan ini juga dikehendaki oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

Idrus memberi contoh beberapa daerah yang hingga saat ini masih ada perdebatan di antara partai-partai KIM untuk menentukan calon kepala daerah. “Komunikasinya juga agak alot beberapa daerah sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya,” ujar dia.

Meski begitu, Idrus menilai berdebat panjang dalam proses penentuan calon adalah hal yang baik. “Karena prinsip tadi lebih baik berdebat dalam proses daripada setelah nanti akhirnya tidak ada perdebatan tetapi ujung-ujungnya kalah baru saling salah menyalahkan,” kata mantan Sekretaris Jenderal Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, perbedaan pilihan antarpartai satu koalisi di Pilkada adalah hal yang wajar.

“Kita tahu memang ada potensi poros-poros koalisi yang terbangun (di Pilkada), kemudian tadi disampaikan tidak sama dengan Golkar misalnya, atau KIM tidak selalu sama-sama,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat, 19 Juli 2024.

AHY menilai perbedaan pilihan adalah sesuatu kenyataan dalam proses berpolitik. “Inilah yang harus kita terima sebagai realitas dalam politik, termasuk dalam Pilkada,” ucap putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu.

Pilihan Editor:Rektor Unair Tak Masalah Penghapusan Jurusan di SMA: Kami Pelopor Kebijakan ini