TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan mekanisme dan sejumlah kriteria bagi peserta pendaftaran kontrak kerja individu (KKI). Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, mekanisme terhadap seleksi KKI yakni berupa kontrak kerja guru terhadap pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Dia mengungkapkan, dalam mekanisme tersebut dicantumkan pula mekanisme penggajian. Gajinya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selain mekanisme, Budi menjelaskan, Dinas Pendidikan juga mensyaratkan sejumlah kriteria bagi para peserta.

Para peserta dipilih berdasarkan kriteria yakni harus mengusai teknologi dan bliligual. "Tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan kualitas terbaik terhadap guru yang akan direkrut sesuai dengan prinsip Jakarta Kota Global," ujar Budi kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan singkat pada Rabu, 24 Juli 2024.

Dia pun menjelaskan mekanisme dan tahap pendaftaran bagi para peserta, yakni melakukan pendaftaran akun pada website JakEdu, melakukan pendaftaran formasi. Para peserta kemudian menjalani seleksi administrasi, seleksi computer assisted test atau CAT secara online.

Dinas Pendidikan akan mengumumkan hasil seleksi KKI bagi para peserta yang dianggap mampu melalui website Disdik. Tahap selanjutnya, pengadaan barang dan jasa, dan terakhir adalah pengumuman final penerima KKI. Meski begitu, Budi mengatakan, belum memastikan jadwal dimulainya pendaftaran.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut telah menyiapkan solusi perihal pemutusan kontrak guru honorer dalam kebijakan cleansing. Hal tersebut setelah ia menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Heru mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta bakal memberi wadah kepada guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing tersebut. "Soal guru yang nonaktif akan kami data. Lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan ilmunya," kata Heru seusai acara bertajuk "Bangga Berwisata Indonesia" atau BBWI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Heru menyatakan bakal memberikan rekomendasi kepada 4.127 guru untuk mendapatkan data pokok pendidikan atau dapodik dan membuka pendaftaran kontrak kerja individu atau KKI dengan kuota 1.700 pada Agustus 2024."Tolong manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi KKI melalui prosedur yang benar," ujar dia.

Pilihan Editor:

Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas