TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.

“Kalau husnudzon saya itu menunggu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini mungkin mereka (pimpinan DPR) memiliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan dia bersama anggota pansus haji lain juga telah menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan soal jadwal rapat kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.

“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.

Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang akan menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengatakan belum ada pembahasan soal siapa yang akan memimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidak ada kejelasan soal rapat perdana, sejumlah anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk mendorong rapat. Ia optimistis pansus bisa menyelesaikan tugasnya meski rapat perdana molor.

“Masa targetnya September seharusnya sudah selesai. Karena kemarin kesepakatannya di masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengatakan pansus sampai saat ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengatakan secara individu anggota pansus sudah mulai bekerja di masing-masing lini untuk mengumpulkan bukti dan aduan.

Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan rapat perdana akan dilakukan DPR pada bulan ini, setelah pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.

“Pansus akan dilakukan DPR periode 2019-2024, kami yang akan menuntaskan," ujar Luluk kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.

Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengatakan DPR tidak akan mewariskan agenda pansus haji kepada anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin membuat upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.

"Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang menemukan," ujar Luluk.

Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelah menanyakan ke peserta sidang. Pansus ini disahkan setelah anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.

Pilihan Editor: Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR