TEMPO.CO, Jakarta - Istilah kabinet zaken tak lain sebuah kabinet di mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan sebagai representasi dari partai politik tertentu. Namun demikian, anggota kabinet zaken juga dapat berasal dari kalangan partai politik.

Dalam sejarahnya, kabinet zaken muncul antara tahun 1957 hingga 1959, setelah negara mengalami beberapa periode ketakstabilan. Munculnya kabinet zaken tak terlepas dari perubahan politik di akhir era Demokrasi Liberal dan awal era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif untuk Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

3 Zaken Kabinet Era Orde Lama

1. Kabinet Natsir

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini resmi diumumkan pada tanggal 7 September 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.

Kabinet ini merupakan hasil dari koalisi antara partai Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tidak ada anggota PNI yang terlibat di dalamnya. Hal ini menyebabkan PNI berada di oposisi bersama Murba dan PKI. Pembentukan kabinet ini memungkinkan Partai Masyumi untuk memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR pada saat itu.

Sebagai kabinet zaken, Kabinet Natsir banyak diisi oleh golongan non-partai dan ahli, seperti Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Hamengkubuwono IX yang ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.

2. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer dan menunjuk Ir.

Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya (Zaken Kabinet) sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki dua anggota militer di dalamnya.

Mr. Wilopo merupakanpendiri kabinet ini dan menjabat sebagai perdana menteri ketujuh. Kabinet ini terbentuk setelah pembubaran Kabinet Sukiman-Suwiryo yang diduga lebih condong ke Blok Barat.

Kabinet Wilopo resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1952 dengan susunan anggota yang berasal dari berbagai partai politik dengan jumlah kursi yang berbeda-beda. Susunan kabinet ini terdiri dari beberapa orang ahli dalam bidangnya atau disebut sebagai kabinet Zaken.

3. Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya kabinet sebelumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang menyebabkan demonstrasi buruh yang dikomandoi oleh PKI.

Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer dan menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda ini tidak berasal dari partai politik dan memiliki dua anggota militer di dalamnya.

Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken karena keberhasilannya dalam berbagai prestasi, seperti membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Kabinet ini berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959.

Setelah era Kabinet Djuanda, tidak ada lagi kabinet zaken yang terlihat dalam pemerintahan Indonesia, baik di era Orde Baru maupun era Reformasi. Bagaimana kabinet Prabowo kelak? Rasanya mustahil sebagai kabinet zaken.

KAKAK INDRA PURNAMA | EIBEN HEIZIER | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Langkah Jokowi Lima Tahun ke Depan dan Usulan Kabinet Zaken