Eks Penyidik Minta Publik Pantau Proses Seleksi Dewas, Bukan Cuma Capim KPK

Rabu, 17 Juli 2024 13:45 WIB

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Harahap menyebut saat ini banyak pihak menyoroti proses pemilihan calon pimpinan KPK. Namun, menurutnya, penting juga untuk menyoroti proses pemilihan Dewan Pengawas KPK.

“Seleksi Dewas tetap harus dipantau agar jangan sampai yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas dan mempunyai rekam jejak buruk," kata Yudi melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Yudi mengatakan bila orang tidak berintegritas terpilih sebagai Dewas KPK, alih-alih mengawasi kerja dan prilaku etik pimpinan dan pegawai KPK, mereka dikhawatirkan malah menjadi pelindung pelanggar etik.

Dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya Dewas KPK dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi KPK. Sebelumnya Dewas ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden. Karena itu dia mengimbau Pansel KPK jangan salah dalam memilih sepuluh anggota Dewas KPK yang punya peran penting dalam menjaga tingginya standar etik lembaga antirasuah itu. “Dewas kerjanya bukan formalitas,” ujarnya.

Dewas KPK terpilih nanti, Yudi melanjutkan, harus terdiri dari orang-orang yang berani memberikan sanksi dan hukuman tegas dengan prinsip zero tolerance terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK yang melanggar etik.

Advertising
Advertising

Sebelumnya pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewas KPK telah ditutup sejak Senin, 15 Juli 2024. Wakil Panitia Seleksi atau Pansel KPK, Arif Satria mengumumkan total jumlah pendaftar capim dan calon Dewas KPK hingga penutupan mencapai 525 orang.

"Pendaftar untuk capim mencapai 318 orang dan calon Dewas sebanyak 207 orang," kata Arif dalam keterangan video yang diterima Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.

Arif juga mengimbau kepada masyarakat agar memberikan masukan dan tanggapan kepada Pansel KPK terhadap nama-nama calon yang mendaftar. "Mulai 24 Juli sampai 24 Agustus, kami harapkan masukan dan tanggapan masyarakat," ujarnya.

Pilihan Editor: Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil

Berita terkait

Daftar Capim KPK yang Maju Tes Wawancara, Didominasi Aparat Penegak Hukum?

1 jam lalu

Daftar Capim KPK yang Maju Tes Wawancara, Didominasi Aparat Penegak Hukum?

Ada 20 nama capim KPK dan 20 nama dewas yang lolos seleksi dan akan menghadapi tahap wawancara. Namun, ada beberapa kritik datang dari berbagai pihak.

Baca Selengkapnya

Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

3 jam lalu

Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

KPK memeriksa 35 kelompok masyarakat di Malang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim.

Baca Selengkapnya

Jadi Panelis Eksternal, Laode Syarif Dalami Upaya Calon Perbaiki Dewas KPK

4 jam lalu

Jadi Panelis Eksternal, Laode Syarif Dalami Upaya Calon Perbaiki Dewas KPK

Laode pribadi ingin Dewas KPK nanti melakukan pengawasan ketat. Pengawasan bertujuan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya masalah.

Baca Selengkapnya

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

4 jam lalu

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

ICW menilai kehadiran Kaesang ke KPK merupakan kewajiban warga negara, tak perlu diglorifikasi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Cari Sosok yang Bisa Revitalisasi Dewas KPK

5 jam lalu

Pansel KPK Cari Sosok yang Bisa Revitalisasi Dewas KPK

Dalam tes wawancara ini, Pansel KPK mengundang dua orang pewawancara tamu.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

5 jam lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Cecar Mertua Kiky Saputri soal Pernikahan Mewah Anaknya

6 jam lalu

Pansel KPK Cecar Mertua Kiky Saputri soal Pernikahan Mewah Anaknya

"Bapak yang menggelar pesta pernikahan mewah anak di kawasan Dharmawangsa, ya?" tanya anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Lagi sebagai Saksi, Ketua DPRD Maluku Utara Ditanya soal Abdul Gani Kasuba sebelum Jadi Gubernur

6 jam lalu

Diperiksa Lagi sebagai Saksi, Ketua DPRD Maluku Utara Ditanya soal Abdul Gani Kasuba sebelum Jadi Gubernur

KPK kembali memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud sebagai saksi dalam kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba .

Baca Selengkapnya

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

6 jam lalu

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

Calon Dewas KPK, Gusrizal, menyampaikan sejumlah hal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK

Baca Selengkapnya

Respons KPK Usai Disebut Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

7 jam lalu

Respons KPK Usai Disebut Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

KPK disebut tidak menindaklanjuti 150 hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apa kata KPK?

Baca Selengkapnya