TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet berbicara soal sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut dia, sistem politik dan demokrasi Tanah Air saat ini sudah memerlukan evaluasi. Ia mengatakan, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau malah mudarat bagi masyarakat.

Ihwal kualitas sistem politik dan demokrasi, Bamsoet menyinggung anak-anak muda yang memiliki kualitas hingga berintegritas namun justru gagal melenggang ke Senayan. "Ternyata ada yang lupa, 'isi tas'," kata Bamsoet berkelakar seusai bersilahturahmi dengan Ketum Partai Demokrat, AHY, Selasa, 16 Juli 2024. Akan tetapi dalam acara tersebut, Bamsoet tidak menyebutkan lebih lanjut makna "isi tas" tersebut

Bamsoet juga menyoroti pelaksanaan pemilu serentak pada 2024 ini, mulai dari pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) hingga perhelatan pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pelaksanaan pilpres dan pileg berbarengan itu justru menciptakan kualitas pemilu yang tidak diharapkan. "Kemarin-kemarin orang fokus di pilpres, hingga lupa kalau pileg juga perlu memilih orang yang bagus," ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga berbicara soal pembiayaan partai politik oleh negara. Ia mengatakan, biaya partai politik perlu ditingkatkan, sesuai dengan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat ini partai politik yang ada di pusat hanya mendapatkan Rp 1.000 per suara dan di daerah mendapatkan Rp 1.200 per suara.

Berdasarkan kajian lembaga antirasuah itu, idealnya suatu negara membiayai partai politik yaitu Rp 10.000 per suara. "Untuk mengurangi korupsi dan masalah lain. Tapi negara belum mampu memberikan biaya segitu," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga berbicara soal biaya politik. Dia mewanti-wanti agar biaya politik tidak semakin mahal di masa mendatang. "Tapi kami juga menyadari pada akhirnya ingin menghadirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kapasitas baik," ujarnya.

Pilihan Editor:

Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji