Jokowi soal Peluang Kaesang di Pilkada: Jawa Tengah atau Jakarta Bagus

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Imam Hamdi

Selasa, 16 Juli 2024 12:53 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengomentari peluang putra bungsunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Jokowi mengatakan dia telah merestui Kaesang di wilayah mana pun untuk mengikuti kontestasi politik.

“Ya di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus karena ini kan semua wilayah Indonesia,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Kaesang masuk bursa pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Ketua Umum Partai Solidaritas itu juga santer dikabarkan akan berduet dengan politikus Golkar Ridwan Kamil, eks Gubernur Jawa Barat.

Namun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto belakangan mengusulkan nama pengusaha 'bos jalan tol' Jusuf Hamka untuk bertarung di Pilgub DKI. Airlangga menyampaikan ide ini usai menerima Kaesang di DPP Golkar pada Kamis 11 Juli 2024.

"Untuk Ridwan Kamil ini masih kami evaluasi, kami masih bicara dengan partai-partai pendukung di KIM," kata Airlangga usai bertemu Kaesang.

Advertising
Advertising

Belakangan nama Kaesang juga masuk dalam kandidat potensial untuk Pilgub Jawa Tengah. Teranyar, Indikator Politik Indonesia pada 7 Juli 2024, menunjukkan Kaesang unggul di simulasi semi terbuka 20 nama calon, simulasi 10 nama, dan simulasi delapan nama.

Dalam simulasi semi terbuka 20 nama calon, Kaesang unggul tipis dari Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Kaesang mendapat elektabilitas 17,7 persen, sedangkan Luthfi 15,6 persen.

Sebelumnya Jokowi mengatakan Jokowi hanya memberikan restu kepada putranya Kaesang Pangarep untuk maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Jokowi menyampaikan ini saat menanggapi soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi putusan Mahkamah Agung tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan," kata Jokowi.

Adapun PKPU membuka jalan bagi Kaesang untuk maju pilkada. Sebab aturan itu memungkinkan kepala daerah minimal berusia 30 tahun saat dilantik. Aturan sebelumnya mengharuskan calon kepala daerah berusia 30 saat mendaftar.

Kaesang akan berusia 30 tahun saat pemerintah melantik kepala daerah pada Januari 2024. Anak bontot Jokowi itu baru akan berulang tahun pada 25 Desember, sementara pendaftaran pilkada akan dimulai pada Agustus 2024.

Pilihan editor: Biaya Kuliah Jalur Mandiri IPB University 2024 Jenjang D4 dan S1

Berita terkait

Pengamat Anggap Rekomendasi Bawaslu soal Dharma Pongrekun Tak Berdampak dalam Pencalonan

5 jam lalu

Pengamat Anggap Rekomendasi Bawaslu soal Dharma Pongrekun Tak Berdampak dalam Pencalonan

Bawaslu Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak melanggar UU Pemilu di kasus pencatutan KTP. Namun ada dugaan pelanggaran lain.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan Pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta Tetap Dilanjutkan KPU

5 jam lalu

Pengamat Sarankan Pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta Tetap Dilanjutkan KPU

Bawasliu menilai ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Dharma Pongrekun dalam kasus pencatutan KTP warga Jakarta.

Baca Selengkapnya

Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

6 jam lalu

Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang sudah melepas jabatannya sebagai Menteri Sosial

Baca Selengkapnya

Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

6 jam lalu

Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

6 jam lalu

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude yang dinaiki Menhub Budi karya berhasil mendarat di Bandara IKN, namun perlu uji coba sekali lagi.

Baca Selengkapnya

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

6 jam lalu

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

Jokowi berencana akan terus berkantor di IKN hingga akhir jabatannya sebagai presiden

Baca Selengkapnya

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

8 jam lalu

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

Jokowi juga bakal meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan peletakan batu pertama Mall Duty Free Nusantara.

Baca Selengkapnya

UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

9 jam lalu

UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

Dasco mengatakan, dengan adanya UU Wantimpres itu, Prabowo bisa mendapat pertimbangan dari para dewan tersebut dalam menjalankan kerja pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

9 jam lalu

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

11 jam lalu

Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengangkat Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Mensos menggantikan Tri Rismaharini.

Baca Selengkapnya