INFO NASIONAL - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan evaluasi kelembagaan di Aula BSKDN, pada Jumat, 12 Juli 2024.

Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga memastikan setiap program dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sekretaris BSKDN, sekaligus pemimpin rapat evaluasi kelembagaan BSKDN, Noudy R.P. Tendean mengatakan, rapat ini menjadi penentu BSKDN dalam struktur pemerintahan yang baru.

Noudy menjelaskan, evaluasi yang dilakukan mencakup analisis menyeluruh terhadap struktur organisasi, fungsi, dan proses kerja BSKDN. Dalam proses ini, pihaknya akan berfokus pada hal-hal yang memerlukan perbaikan.

Tidak hanya itu, penguatan kapasitas organisasi juga terus diupayakan agar BSKDN bisa menjadi organisasi yang lebih responsif.

"Apapun yang kita cantumkan dalam kerangka kelembagaan harus ada dasar-dasar yang rasional," ujarnya, di Aula BSKDN, pada Jumat, 12 Juli 2024.

Untuk meningkatkan efisiensi kinerja organisasi, ia mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam proses evaluasi. Menurutnya, upaya ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, dengan langkah ini, Noudy berharap, BSKDN dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tugas dan fungsi yang diemban.

“Kualitas kebijakan, tentunya kita sepakat kalau produk kita adalah rekomendasi kebijakan harus yang berkualitas. Kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh berbasis riset,” katanya.

Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi BSKDN untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang mendukung visi dan misi Kemendagri. Dengan evaluasi yang sistematis, BSKDN bertekad untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang lebih baik.

"Kita harus betul-betul semangat untuk menggali tugas dan fungsi lembaga kita ke depan agar bisa menjadi penggerak dan merekomendasikan kebijakan di lingkungan pemerintahan dalam negeri," kata dia. (*)