TEMPO.CO, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik.

Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis, karena hak politik mereka sebagai warga negara hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian termasuk di media sosial.

"Saya tidak basa-basi tentang azas dan netralitas ini. Kalau saya bicara netral, ya harus netral. Tidak perlu kita memihak atau berpihak," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurutnya, ASN memiliki tugas pokok melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang dan keberpihakan politik seseorang.

"Tugas dari ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa memperhatikan apapun (tanpa pandang bulu), untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Menurut Bey, edukasi kepada ASN penting dilakukan mengingat pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Serentak tinggal lima bulan lagi, karenanya sosialisasi kepada ASN hari ini digelar.

Selama tahapan pilkada terus berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bey meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis.

Bey mengingatkan, sesuai UU ASN ada sanksi bagi setiap ASN terlibat politik praktis.

"ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan dikenakan hukuman disiplin sebagai konsekuensi,” kata Bey.

Bey juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov Jabar yang telah menjalankan netralitas dengan sangat baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.

"Terbukti dengan kemarin kita (Jabar) mendapat 'teguran' yang sangat rendah, artinya Bapak ibu dan teman-teman semua menjalankan dengan benar azas netralitas," ucapnya.

Pilihan Editor: Pengamat Bilang Masa Depan IKN Gelap setelah Jokowi Tak Lagi Presiden