INFO NASIONAL –DPR mendengar masukan terkait maraknya produk impor dan tak dapat disaingi oleh produk lokal. Kabar ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam pertemuan itu, Kemenperin menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, mengakibatkan banjir produk impor dengan harga murah.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yunita, mengatakan telah terjadi kenaikan volume impor tekstil secara signifikan Naik pada Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024. Imbasnya, ada 11.000 orang yang harus dirumahkan alias di-PHK buntut banyaknya pabrik tekstil yang tutup.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku miris setelah mendengar laporan tersebut. “Saya cemas karena tidak menyangka industri tekstil kita begitu lemahnya, ketergantungan kita pada impor yang begitu besarnya, ketidakmampuan kita menangkal impor yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Eddy.

Ia juga sedih melihat Indonesia sebenarnya memiliki pasar yang luas tetapi justru dikuasai pihak asing. “Saya kaget mendengarnya,” kata Politisi Fraksi PAN itu.

Pengakuan serupa diucapkan anggota Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa fokus dalam menentukan kebijakan yang tepat. “Fokus dalam menentukan kebijakan terhadap perkembangan dan kemajuan industri kita. Jangan terlalu fokus sama yang terlalu tinggi tapi yang di bawah berantakan,” kata dia. (*)