TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI berencana membuka rekrutmen dan pendidikan khusus untuk prajurit satuan siber. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar membeberkan rencana mekanisme rekrutmen anggota satuan siber itu.

Ia menyatakan, nantinya akan ada dua mekanisme dalam menjaring prajurit siber militer, yang dibagi dari tingkatan prajurit. Untuk level Bintara, perekrutan dilakukan oleh masing-masing angkatan melalui Rekrutmen Bintara Keahlian Khusus.

"Sedangkan untuk level perwira dilakukan oleh Mabes TNI melalui Rekrutmen Prajurit Karier," katanya saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Ia mengatakan, bahwa TNI terus berproses meningkatkan kemampuan sibernya. Nugraha mengungkapkan, bahwa TNI memiliki pelatihan informasi dan teknologi (IT) atau siber. Pelatihan siber itu ditujukan kepada para prajurit.

Bahkan, ujarnya, TNI saat ini mempunyai program studi keilmuan tentang keamanan siber setingkat Diploma 4 yang ada di Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad Kodiklatad.

"Itu khusus untuk prajurit yang akan memperdalam bidang siber," ucapnya.

Nugraha mengatakan, pendidikan itu sudah berjalan selama dua tahun. Pada tahun ajaran 2025-2026, katanya, Poltekad Kodiklatad bakal meluluskan angkatan pertama dari program studi tersebut.

"Setiap angkatan ada 20 orang, tentunya setelah lulus diproyeksikan untuk menjabat di bidang siber," ujar Nugraha.

Sebelumnya, wacana merekrut prajurit siber ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pernyataan itu dia sampaikan untuk merespons usai terjadi peretasan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber," kata Agus saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Agus mengatakan, peluang pendaftar untuk masuk dalam satuan siber TNI itu tak lagi terbatas pada pendidikan Bintara, Tamtama ataupun perwira. Dia menyebut orang yang memiliki latar belakang teknologi informasi dapat pula mendaftar.

"Jadi memang dari mungkin kuliahnya atau SMA-nya sudah punya kemampuan IT," kata Agus.

Agus mengatakan bahwa peretasan itu berdampak pada perubahan konsep di satuan siber, terutama perihal rekrutmen. Dia menilai personel dalam satuan siber harus memiliki kemampuan teknologi informasi atau IT yang mumpuni.

"Kami lagi evaluasi. evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," kata Agus.

Server BAIS TNI Diretas

Sebelumnya, akun X dengan centang biru FalcoonFeed.oi atau @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar penjualan data milik Badan Intelijen Strategis. Unggahan pada Senin, 24 Juni 2024, pukul 10.39 WIB itu, menjelaskan dalam keterangan tertulisnya pembocoran data dilakukan oleh entitas yang disebut MoonzHaxor.

FalconFeeds.io menyebut kebocoran data dilakukan oleh akun MoonzHaxor pada situs BreachForums. Potongan layar halaman BreachForum yang diunggah FalconFeeds.io, memperlihatkan MoonzHaxor mengunggah sampel file data ke BreachForum. Ia menawarkan menjual data lengkap milik BAIS TNI.

“Pelanggaran ini menyusul kejadian serupa pada 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara dibobol kelompok Cina," tulis keterangan @FalconFeedsio.

Unggahan ini muncul bersamaan dengan gangguan pada sistem Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya, yang berdampak pada beberapa layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024. Belakangan diketahui gangguan tersebut disebabkan serangan ransomware brainchiper dari LockBit 3.0. Ransomware ini melumpuhkan sistem dan berdampak kepada 210 layanan instansi pemerintah daerah dan pusat. Beberapa di antaranya adalah keimigrasian, Kemendikbudristek, dan INAFIS Polri.

Pilihan Editor: Mabes TNI Kaji Perubahan Nama Puspen Jadi Puskominfo

SAVERO ARISTIA