TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah transisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.

“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” katanya.

Publik kembali menyoroti keberlanjutan pembangunan IKN di tengah kesiapan pemerintah menggelar Upacara 17 Agustus tahun ini. Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI pertama kali di IKN. Awalnya Jokowi juga mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai hari ini belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah," kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024. "Sudah (terima laporan dari PUPR) tapi belum (siap)."

Mengenai rencana pindah ibu kota, Presiden Jokowi juga tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan Keppres sebagaimana diatur Undang-Undang Dewan Khusus Jakarta. Jokowi masih melihat situasi di lapangan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meragukan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap.

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

Beban IKN terhadap APBN

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan IKN akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” katanya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menerangkan, setidaknya program usulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.

Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.

ILONA ESTHERINA, EKA YUDHA

Pilihan Editor: Djarot PDIP Sebut Jokowi Presiden Pertama yang Anak Mantunya Terlibat Politik Praktis