Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

Jumat, 12 Juli 2024 09:39 WIB

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arief Satria mengatakan, peserta capim yang mendaftar melalui laman https://apel.setneg.go.id/ sebanyak 79 orang dan Dewas KPK 64 pendaftar.

"Per saat ini Kamis (11 Juli 2024), peserta yang registrasi saja sudah 632 orang tapi yang submit dokumen itu 79 orang. Untuk Dewas sudah 64 orang pendaftar," kata Arief di Makassar, Kamis, 11 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Arief yakin bahwa pendaftar Capim dan Dewas di lembaga antirasuah tersebut akan bertambah.

"Saya optimistis masih banyak yang akan mendaftar, terlihat dari terus meningkatnya registrasi akun," ujar dia kepada Tempo lewat aplikasi perpesanan, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia menuturkan, Pansel KPK telah merekap pendaftaran seleksi per 4 Juli 2024 pukul 11.53 WIB. Tercatat ada 417 akun teregister, dengan pendaftar Capim 31 orang dan Dewas 31 orang.

Advertising
Advertising

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tiga hari sebelumnya. Per 1 Juli pukul 10.00 WIB, Pansel KPK mencatat ada 318 akun teregister, dengan 10 pendaftar Capim dan 16 pendaftar Dewas.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK masa jabatan 2015 sampai 2019 Agus Rahardjo menanggapi soal pendaftaran Capim dan Dewas KPK yang dinilai sepi peminat.

"Itu komitmen pimpinan negara. Jadi KPK prestasinya bagus zaman saya, IPK-nya 40. Itu kerja sama dengan kabinet Pak Jokowi waktu periode pertama," kata Agus di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurutnya, jika ada keluhan pendaftaran calon pemimpin kurang, Pansel KPK harus menjemput bola. Selain itu pemerintah diminta memperkuat kinerja KPK.

"Zaman saya (jumlah pendaftar) 226 masih dianggap kurang. Periode pertama saya tidak mendaftar, periode kedua saya daftar setelah ada yang meminta," kata dia.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha sebelumnya menyoroti sepinya pendaftar capim dan dewas KPK. Menurut dia, KPK bakal kesulitan mendapatkan sosok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas lantaran kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah itu semakin tergerus.

DESTY LUFHTIANI | ANTARA

Pilihan Editor: Sepi Peminat Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Agus Rahardjo Minta Pansel Jemput Bola

Berita terkait

KPK Sebut Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Bikin Pemberantasan Korupsi Tumpang Tindih

28 menit lalu

KPK Sebut Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Bikin Pemberantasan Korupsi Tumpang Tindih

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pembentukan Kortas Tipikor Polri tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lain.

Baca Selengkapnya

Mantan Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Diperiksa KPK

3 jam lalu

Mantan Komisaris Pertamina Edy Hermantoro Diperiksa KPK

Komisaris PT Pertamina (Persero) periode 2013-2014, A. Edy Hermantoro, diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG

Baca Selengkapnya

Diduga Terima Fee Proyek Rp10 Miliar, 3 Pejabat Kementan Dicopot

3 jam lalu

Diduga Terima Fee Proyek Rp10 Miliar, 3 Pejabat Kementan Dicopot

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot tiga orang pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

KPK Digugat Kakak Rafael Alun, Jubir Pastikan Penyitaan Harta Kekayaan Sesuai Prosedur

3 jam lalu

KPK Digugat Kakak Rafael Alun, Jubir Pastikan Penyitaan Harta Kekayaan Sesuai Prosedur

Kakak dan adik Rafael Alun merasa aset-aset yang disita KPK adalah milik keluarga

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Siap Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kenapa Novel Baswedan Bilang Dagelan?

5 jam lalu

KPK Sebut Siap Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kenapa Novel Baswedan Bilang Dagelan?

KPK sebut siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin terkait dengan penetapan status tersangka.

Baca Selengkapnya

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ajukan Praperadilan Usai Ditetapkan Tersangka KPK, Apa Alasan Paman Birin?

6 jam lalu

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ajukan Praperadilan Usai Ditetapkan Tersangka KPK, Apa Alasan Paman Birin?

Penyidik KPK memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor alias Paman Birin terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Hadir di Sidang Permohonan Keberatan Perampasan Aset Milik Terpidana Gratifikasi dan TPPU Rafael Alun

17 jam lalu

Jaksa KPK Hadir di Sidang Permohonan Keberatan Perampasan Aset Milik Terpidana Gratifikasi dan TPPU Rafael Alun

Menurut jaksa KPK, permohonan Rafael Alun tersebut secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak.

Baca Selengkapnya

Aset Dirampas KPK, Saudara Rafael Alun Ajukan Keberatan ke PN Jakarta Pusat

19 jam lalu

Aset Dirampas KPK, Saudara Rafael Alun Ajukan Keberatan ke PN Jakarta Pusat

Kakak dan adik terpidana korupsi Rafael Alun mengajukan keberatan atas perampasan aset mereka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Pengembalian Aset dari Saudara Rafael Alun

19 jam lalu

KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Pengembalian Aset dari Saudara Rafael Alun

Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan aaset-aset yang dirampas sudah terbukti sebagai hasil TPPU dalam persidangan Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Penggeledahan Dinas Peternakan Jawa Timur

20 jam lalu

KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Penggeledahan Dinas Peternakan Jawa Timur

Penggeledahan KPK itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD.

Baca Selengkapnya