INFO NASIONAL – Tepat 17 Oktober 2024 ini, Heru Budi Hartono genap memimpin Jakarta sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta selama 730 hari. Ia dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada tanggal yang sama, dua tahun silam, berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Usai pelantikan, Heru Budi mengaku, mendapat tugas dari Jokowi untuk menyelesaikan tiga masalah prioritas, yaitu penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas. Heru pun berjanji untuk memperkuat koordinasi, demi percepatan penanganan pekerjaan rumah tersebut.
Selama setahun mengemban jabatan sebagai Pj. Gubernur DKI, kinerja Heru dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak dua kali. Hasilnya, pada 16 Oktober 2023, Kemendagri mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Heru.
Kepuasan atas kepemimpinan Heru ternyata tidak saja dari hasil penilaian pemerintah pusat, namun juga berdasarkan survei yang dirilis oleh Arus Survei Indonesia (ASI) pada Mei 2023 terkait kinerja sang pemimpin Jakarta selama enam bulan.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an mengungkapkan, sebanyak 60 persen masyarakat mengaku puas. “Bila dirinci, sangat puas 3,8 persen dan cukup puas 57 persen. Salah satu kinerja yang diapresiasi masyarakat adalah soal penanganan banjir,” ujarnya seperti dimuat Tempo.co.
Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, tidak heran melihat hasil survei itu. Menurutnya, Heru serius dalam menyelesaikan program-program prioritas, di antaranya masalah transportasi dan kemacetan.
Sebagai contoh, Heru melanjutkan pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome–Manggarai. Pada masa Heru pula terjadi koordinasi apik dengan pemerintah pusat, sehingga LRT Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) rampung dengan cepat.
"Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini, adalah wujud nyata komitmen Pak Heru Budi, dalam melakukan upaya memecahkan masalah kemacetan, dengan terus mengembangkan layanan transportasi di Jakarta," kata Tigor.
Berkat pengalaman belasan tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjutnya, Heru mampu bekerja taktis dan pandai berkoordinasi, sehingga berbagai permasalahan dapat terurai satu per satu selama dua tahun terakhir.
Dalam catatan Pemprov DKI, tergambar berbagai perbaikan dan pertumbuhan di banyak sektor yang terjadi selama dua tahun terakhir atau 730 hari kepemimpinan Heru. Berikut penjabarannya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memberikan sambutan saat membuka Bazar Ramadhan Sembako Murah. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Perekonomian dan Inflasi
Heru masuk ke Balai Kota DKI Jakarta pada Oktober atau triwulan IV 2022. Pertumbuhan ekonomi Jakarta saat itu di angka 4,86. Setelah dua tahun memimpin, ia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 4,90 pada triwulan II 2024.
Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi karena Heru berupaya keras menjaga inflasi. Mulai dari pertemuan rutin dengan jajarannya, memperkuat sinergi di antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan, seperti Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, hingga menggerakkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI menggelar pasar murah di berbagai titik.
Tim Info Tempo beberapa kali meliput pasar murah di sejumlah kelurahan. Misalnya, di halaman Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Mei 2024 silam. Menurut Lurah Rawamangun, Hery, kegiatan itu beberapa kali berlangsung, mengikuti arahan Pemprov DKI. “Supaya masyarakat bisa beli dengan harga murah, sehingga daya beli tetap ada,” ucapnya.
Dengan berbagai langkah yang digenjot Heru, inflasi di Jakarta pada September 2024 turun menjadi 1,70 persen year on year (yoy). Lebih rendah daripada bulan serupa pada 2023, yakni 1,89.
Salah satu pengakuan terhadap kerja keras Heru terlihat pada acara Apresiasi Penjabat Kepala Daerah 2024 yang digagas Kementerian Dalam Negeri, Agustus silam. Pemprov DKI mendapat penghargaan khusus karena meraih nilai tertinggi di antara provinsi lainnya.
Bansos dan Upaya Verifikasi
Selain itu, Heru tetap melanjutkan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya terkait bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Bansos bertujuan membantu warga Jakarta agar tidak terperosok dalam kemelaratan, sekaligus menjaga daya beli mereka, sehingga membantu mencegah inflasi.
Bansos diberikan melalui sejumlah program. Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini menyasar 445.303 jiwa, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menyasar 7.957 jiwa, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) menyasar 52.432 jiwa, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk 171.010 jiwa, serta Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk 27.352 jiwa.
Selanjutnya Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dengan jumlah sasaran 20.890 jiwa, Jaminan Sosial Kesehatan untuk 3.510.000 jiwa, dan program Subsidi Pangan untuk 1.055.056 jiwa. Pemprov DKI juga memberikan subsidi air bersih, subsidi tangki septik, serta subsidi rumah susun sewa (rusunawa) yang menyasar 22.225 keluarga.
Dalam perjalanannya, pemberian bansos ini menghadapi sejumlah tantangan. Satu hal yang paling disorot adalah bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, Heru memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta dan dinas terkait senantiasa mengecek ulang.
Verifikasi langsung Dinsos ke rumah-rumah (by address) dirasakan Dewi, ibu dengan dua anak penerima KJP di Jakarta Barat. Ia mengemukakan, telah didatangi petugas untuk memastikan rumah tangganya memang layak menerima bansos. “Dia (petugas) sampai ngecek kamar mandi, daya listrik juga. Kaget sih,” tutur Dewi kepada Info Tempo, September lalu.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pemprov DKI meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2024, berkat capaian 98,68 persen warga yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peningkatan UHC berbanding lurus dengan kenaikan harapan hidup warga.
Pemprov DKI mencatat, usia harapan hidup mencapai 73,21 bagi pria dan 75,81 buat perempuan pada 2023. Angka ini meningkat setahun kemudian menjadi 75,81 untuk pria dan perempuan. Sedangkan Badan Pusat Statistik Jakarta mencatat, usia harapan hidup perempuan melonjak jadi 78,8 pada 2024
Peningkatan harapan hidup warga dipengaruhi perbaikan di sektor pelayanan kesehatan. Heru mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mampu menjadi episentrum pengobatan.
Sejumlah kemajuan di bidang kesehatan antara lain: penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng sebagai Rumah Sakit Layanan Prioritas Jantung, Stroke, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Penetapan layanan kesehatan baru di RSUD Tarakan, yaitu layanan kesehatan untuk penyakit Tuberkulosis Resistan Obat (TB RO), penanganan luka bakar, serta penanganan stroke. Adapun jumlah dokter di Jakarta pada 2024 ini sebanyak 3.816 orang.
Heru memastikan pula 44 puskesmas yang tersebar di enam wilayah Jakarta menerapkan pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi, seturut peresmian Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada Agustus 2024.“Dengan ILP ini, kami berharap dapat semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan siklus hidup dari bayi hingga lansia, serta pemantauan wilayah setempat,” papar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Proyek Pembangunan Pompa Kemang Raya, pada 11 Januari 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Penanganan Banjir
Pemprov DKI mencatat, luas daerah tergenang banjir mengalami penurunan. Jika pada 2022 seluas 1.155,23 hektare, maka pada 2023 menjadi 1.029,69 hektare. Angka ini berbanding lurus dengan kawasan RW (Rukun Warga) yang mengalami genangan banjir. Pada 2022, sebanyak 357 RW yang terdampak, kemudian turun menjadi 248 RW pada 2023 dan 215 RW pada 2024.
Upaya penanganan banjir di Jakarta antara lain dengan membangun infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk/embung, penguatan tanggul kali, pembangunan sistem polder/pompa, serta peningkatan kapasitas drainase kawasan.
Salah satu kisah sukses Heru dalam mengatasi banjir adalah pembangunan Sodetan Kali Ciliwung rampung. Dengan cepat ia membebaskan lahan, sehingga rencana yang sempat mandek selama enam tahun itu bisa diselesaikan secara cepat.
Prestasi ini bahkan mendapat apresiasi langsung dari Jokowi ketika meninjau proyek tersebut. "Dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa. Tapi selesai, makanya saya ke sini tadi, karena sudah selesai," bebernya.
Inovasi Heru lain adalah pembangunan Rumah Pompa sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir. Fasilitas ini diharapkan mampu meminimalkan genangan di wilayah Kelurahan Kelapa Gading Barat, Gading Timur, serta Pegangsaan Dua.
Jakarta kian Hijau
Jakarta yang hijau merupakan salah satu ambisi Heru. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penanaman selama 2022 hingga 2024 lebih dari 25 juta tanaman. Rinciannya sebagai berikut: cabai sebanyak 4.261.550 pohon, buah-buahan 145.798 pohon, tanaman obat 20.880 pohon, sayuran 23.165.509 pohon, serta padi mencapai 33 ton benih untuk luas tanam 1.320 hektare.
Upaya Heru menghijaukan Jakarta juga terlihat dari dua terobosan penting. Pertama, pemanfaatan ruang-ruang ‘tidur’ untuk ditanami tumbuhan. Salah satu contohnya menggunakan kolong Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kali Malang, Kampung Melayu) untuk ditanami sayuran.
Sebagai bentuk apresiasi atas penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan, Pemprov DKI Jakarta pun menerima Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas 6.560.396 penanaman , yang meliputi 246.651 pohon pelindung dan produktif, 6.158.518 tanaman hias,serta 155.227 pohon mangrove.
Gerakan penghijauan ini meluas hingga ke setiap kelurahan. Sebagai pemantik, Heru menggagas penghargaan “Penataan Kawasan Terbaik Kelurahan”. Sebuah acara rutin tahunan yang dimulai sejak awal 2023.
Heru menginisiasi pula program Jumat Menanam. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menambah kawasan hijau di seluruh wilayah Jakarta, sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. Dalam sejumlah kesempatan, ia mengajak kaum difabel ikut serta dalam program itu.
Adapun, jumlah taman di Jakarta pada 2023 bertambah menjadi 23 taman. Sedangkan pada 2024 sebanyak 10 taman baru masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, penataan kawasan agar lebih hijau pada tahun ini antara lain di wilayah Flyover Cipinang Lontar, Jakarta Timur; Taman Cosmos, Jakarta Barat, dan median Jalan Tendean, Jakarta Selatan.
Mengatasi Masalah Sampah
Penanganan sampah pada era Heru berlangsung di sisi hulu, tengah, serta hilir. Di sisi hulu berupa regulasi dan edukasi untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Selain edukasi pemilahan sampah dalam rumah tangga, muncul pula terobosan untuk mendisiplinkan pembuang sampah secara sembarangan. Wilayah Jakarta ternyata diawasi oleh pesawat nirawak (drone) yang dapat menjadi bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pelaku.
Sedangkan di tengah, Pemprov DKI terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Sementara di hilir, pengolahan sampah menjadi energi dan produk yang bermanfaat.
Salah satu upaya melalui kehadiran TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recylce) di Ciracas, Rawasari, serta Pejaten Barat. Keberadaan TPS ini dapat mengurangi beban sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Guna membantu pengelolaan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Bantargebang, Heru menginisiasi pembangunan RDF berikutnya di Rorotan, Jakarta Utara. RDF Rorotan digadang-gadang akan menjadi RDF terbesar di dunia.
Jakarta juga mencatat sejarah penting pada era Heru. Untuk kali pertama, semua wilayah meraih Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Wilayah tersebut adalah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu.
“Penghargaan itu juga tak lepas dari peran Pj. Gubernur Heru Budi Hartono yang memprioritaskan program pengurangan pengelolaan sampah dari sumber,” beber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Melihat berbagai capaian Heru selama dua tahun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo berharap, gubernur terpilih nanti dapat mencontoh atau melanjutkan setiap hal baik yang telah diupayakan Heru. Terutama mampu berkooordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga lebih mudah menjalankan pembangunan di Jakarta. “Semoga pemimpin selanjutnya juga punya sikap yang sama,” pungkasnya. (*)
