Dari Anggota DPR hingga Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Mahfud Md soal KPU
Reporter
Tempo.co
Editor
Andry Triyanto Tjitra
Selasa, 9 Juli 2024 16:26 WIB
Ketum PKB: Masukan penting untuk KPU
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru menilai komentar Mahfud itu berharga bagi kemajuan KPU.
"Ya, masukan penting untuk KPU," katanya kepada wartawan usai menghadapi sidang paripurna di di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, 9 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR itu menambahkan, selain KPU, DPR, dan pemerintah akan memperhatikan kritik Mahfud menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada," ujar Cak Imin.
Saat ditanya soal kehidupan mewah komisioner KPU, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara mendetail soal kemewahan yang ditunjukkan para komisioner KPU.
"Saya belum tahu itu," tuturnya.
Plt KPU ucapkan terima kasih
Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengucapkan terima kasih kepada Mahfud. Dia menilai, kritikan Mahfud tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.
"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.
Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk.
"Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada," tuturnya.
Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud meminta DPR dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dinilai tidak layak menjadi lembaga penyelenggara Pilkada 2024.
"Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.
Pernyataan Mahfud tersebut awalnya mengomentari atas pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, perempuan berinisial CAT. Mahfud sempat menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP.
"Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga, fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," ujar unggahan tersebut.
Tak hanya itu, Mahfud juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.
"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.
DESTY LUTHFIANA | SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI | EKA YUDHA SAPUTRA
Pilihan Editor: Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada