TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasyim terbukti menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam kasus tindak asusila terhadap CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Pasti, ya. Pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari mempengaruhi citra dan kredibilitas lembaga KPU," kata Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2024.

Titi menjelaskan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari berdampak besar pada opini negatif masyarakat terhadap KPU. "Pasti akan ada pandangan yang stigmatis dan miring kepada KPU," tuturnya.

Oleh sebab itu, Titi menyampaikan, pembenahan diri yang dilakukan oleh enam komisioner KPU lainnya menentukan pandangan masyarakat terhadap penyelengaraan pemilu yang dalam waktu dekat akan bermuara pada Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Serentak 2024.

"Menurun atau tidaknya kepercayaan masyarakat bergantung pada KPU yang membenahi diri dari sisi kelembagaan maupun personel penyelenggara pemilu," ujarnya.

Dosen tamu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu juga menjabarkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan KPU untuk memperbaiki citra kelembagaan, seperti evaluasi kinerja yang tak produktif, membangun relasi yang terbuka dengan berbagai pihak, dan memastikan para pejabatnya tidak melanggar etik maupun menyalahgunakan kewenangan.

Titi berharap putusan DKPP terhadap Hasyim dapat membangun mekanisme internal yang lebih baik atas penindakan secara cepat untuk kasus-kasus kekerasan seksual serupa.

"Kalau mekanisme kerja internalnya baik, maka KPU tidak perlu menunggu orang melapor ke DKPP karena sudah bisa terlebih dahulu dicegah," ucapnya.

Pilihan editor: Kaesang Sebut Jawa Tengah Butuh Pemimpin yang Bisa Selesaikan Semua Masalah