Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

Jumat, 5 Juli 2024 15:55 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk bidang yang berbeda.

Pelantikan dilakukan bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Mereka akan menjabat hingga pemilihan pengurus baru dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas partai banteng yang dijadwalkan pada April 2025.

"Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo; Ketua Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang membacakan daftar susunan jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024. Ganjar dan Ahok hadir langsung di lokasi saat pelantikan tersebut.

Pembacaan sumpah pengurus DPP PDIP kemudian dipimpin langsung oleh Megawati.

"Bahwa saya untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, AD/ART PDIP 2019, Piagam, dan Program Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku," kata Megawati diikuti para pengurus DPP PDIP.

Advertising
Advertising

Selain Ganjar dan Ahok, ada sejumlah nama baru dalam struktur kepengurusan itu. Di antaranya Ronny Talapessy sebagai Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Deddy Yevry Sitorus sebagai Ketua Bappilu Eksekutif, dan Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi.

Adapun sejumlah nama-nama pengurus DPP PDIP lain tetap menjabat di posisi lamanya dan diperpanjang hingga 2025. Di antaranya Puan Maharani sebagai Ketua DPP Bidang Politik, Prananda Prabowo sebagai Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, hingga Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Internal
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Ir. Bambang Wuryanto
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Drs. H. Djarot Saiful Hidajat
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur H. Nababan
6. Ketua Bidang Sumber Daya M. H. Said Abdullah

Pemerintahan
1. Ketua Bidang Politik Puan Maharani
2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo
3. Ketua Bidang Luar Negeri Dr. Ahmad Basarah;
4. Ketua Bidang Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly

Advokasi Rakyat
1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Berty Talapessy
2. Ketua Bidang Perekonomian Ir. Basuki Tjahaja Purnama
3. Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno

Kerakyatan
1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini;
2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja Nusyirwan Soejono
3. Ketua Bidang Kesehatan dr. Ribka Tjiptaning P.
4. Ketua Bidang Jaminan Sosial Dra. Hj. Sri Rahayu
5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati
6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Drs. I Made Urip, M.Si.
7. Ketua Bidang Pariwisata Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani
8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Ir. Eriko Sotarduga
9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Zuhairi Misrawi
10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital H.M. Prananda Prabowo
11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian Ir. Mindo Sianipar;
12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Rokhmin Dahuri
13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y. Esti Wijayanti;

Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Hasto Kristiyanto
1. Wakil Sekjen Bidang Internal Drs. Utut Adiyanto
2. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo
3. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati
4. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu
5. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan Y. Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum Olly Dondokambey
1. Wakil Bendahara Bidang Internal Ir. Rudianto Tjen
2. Wakil Bendahara Bidang Eksternal Yuke Yurike.

SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Megawati Lantik Ganjar Pranowo hingga Ahok jadi Ketua DPP PDIP

Berita terkait

Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

2 jam lalu

Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

3 jam lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

4 jam lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya

Deklarasi Dukungan ke Pramono-Rano, Ahok Sebut Paslon Lain Berbahaya

7 jam lalu

Deklarasi Dukungan ke Pramono-Rano, Ahok Sebut Paslon Lain Berbahaya

Ahok dan simpatisannya menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno untuk melaju di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

18 jam lalu

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.

Baca Selengkapnya

Ahok Hadiri Deklarasi Dukungan Ahoker untuk Pramono-Rano Karno

18 jam lalu

Ahok Hadiri Deklarasi Dukungan Ahoker untuk Pramono-Rano Karno

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mendapatkan dukungan dari simpatisan Ahok di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Megawati Makin Jelas, Olly PDIP: Tinggal Memilih Lokasi

21 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati Makin Jelas, Olly PDIP: Tinggal Memilih Lokasi

Saat ditanya akankah pertemuan Prabowo-Megawati digelar sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang, Puan menjawab singkat: Secepatnya.

Baca Selengkapnya

Presiden Gus Dur Memulai Rotasi Panglima TNI Antarmatra Sejak 1999

1 hari lalu

Presiden Gus Dur Memulai Rotasi Panglima TNI Antarmatra Sejak 1999

TNI Angkatan Darat selalu menjadi pilihan Presiden Soeharto sebagai panglima angkatan bersenjata dan kepolisian.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sebut DPR 2019-2024 Sukses Sahkan 225 RUU, Guru Besar Unpad: Kuantitas Tak Sejalan Kualitas

1 hari lalu

Puan Maharani Sebut DPR 2019-2024 Sukses Sahkan 225 RUU, Guru Besar Unpad: Kuantitas Tak Sejalan Kualitas

Susi mempertanyakan Ketua DPR Puan Maharani yang menafsirkan penggunaan Omnibus Law sebagai transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Baca Selengkapnya