Ditanya Pelantikan Kepala Daerah, Jokowi Lempar ke KPU

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Imam Hamdi

Rabu, 3 Juli 2024 13:33 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melempar soal pelantikan kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai saat ini belum ada ketetapan dari pemerintah mengenai jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.

“Tanyakan ke KPU,” kata Jokowi dua kali mengulang jawaban saat ditanya usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. Ketika ditanya kapan peraturan perpres soal tanggal pelantikan kepala daerah akan diteken, Jokowi hanya tersenyum.

Pemungutan suara Pilkada 2024 jatuh pada tanggal 27 November. Sementara, penghitungan dan rekapitulasi suara dijadwalkan pada 27 November-16 Desember 2024. Jika tidak ada sengketa di MK, kepala daerah terpilih dapat dilantik pada Januari 2025.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dalam keterangan tertulis pada Ahad, 30 Juni 2024, sempat menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah Pilkada 2024 dapat dilakukan setelah 1 April 2027. Ia merujuk Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Yalimo hasil Pilkada 2020 yang dilantik pada 1 April 2022.

Hasyim menjadikan pelantikan kepala daerah Yalimo itu sebagai pelantikan kepala daerah terakhir hasil Pilkada 2020. Analisis Hasyim tidak dapat dipisahkan dari konteks Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah, dari yang sebelumnya sejak ditetapkan menjadi pasangan calon menjadi sejak dilantik menjadi pasangan calon terpilih.

Advertising
Advertising

Melalui keterangan tertulis, Hasyim mengatakan, keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025

"Jadwal dan tata cara pelantikan serentak diatur dengan Peraturan Presiden," kata Hasyim.

Pilihan editor: TNI Masih Negosiasi Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua

Berita terkait

KPU Siap Gelar Pemilihan Suara Ulang di Sumatra Barat 13 Juli 2024

29 menit lalu

KPU Siap Gelar Pemilihan Suara Ulang di Sumatra Barat 13 Juli 2024

KPU Sumbar menyatakan siap melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan KPU RI.

Baca Selengkapnya

Bertemu Petinggi PKS Bahas Pilkada, Kaesang: Saya Tak Sodorkan Nama Sendiri

49 menit lalu

Bertemu Petinggi PKS Bahas Pilkada, Kaesang: Saya Tak Sodorkan Nama Sendiri

Kaesang mengklaim dirinya tidak mengajukan namanya sendiri ke PKS untuk diusung di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

1 jam lalu

DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

DEEP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Iffah Rosita sebagai komisioner KPU menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena tindak asusila.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

2 jam lalu

Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

Presiden Jokowi mengungkit sebelumnya KPU sudah sukses menggelar Pilpres dengan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

3 jam lalu

Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

Jokowi memberikan restu kepada putranya Kaesang Pangarep untuk maju pemilihan kepada daerah atau Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

3 jam lalu

Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

3 jam lalu

Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

Presiden Jokowi masih melihat situasi di lapangan soal rencana pindah ibu kota ke IKN. Ia menyatakan tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

4 jam lalu

Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

5 jam lalu

Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Baca Selengkapnya

Kritik Fasilitas Mewah Komisioner, Mahfud Md Nilai KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

5 jam lalu

Kritik Fasilitas Mewah Komisioner, Mahfud Md Nilai KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

Mahfud Md mengungkap soal komisioner KPU punya 3 mobil dinas mewah. Juga penyewaan jet untuk alasan yang berlebihan. Apa kata KPU?

Baca Selengkapnya