TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban yang lugas ketika ditanya desakan mundur terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Seruan pencopotan terhadap Budi Arie muncul imbas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Warganet mengkritik Budi Arie, yang juga menjabat Ketua Umum Projo, usai PDN diretas. Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan hak digital, SafeNET, memulai petisi menyerukan Budi Arie mundur sebagai Menkominfo. Sampai Rabu siang, 3 Juli 2024, petisi itu didukung 22.000 orang.

Menanggapi petisi Safenet, Budi Arie menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

Usai meresmikan pabrik batrei listrik di Karawang hari ini, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional.

Jokowi tidak merinci secara detail ketika ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Namun Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.

"Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja," kata Jokowi.

Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang terjadi pada sistem PDN. Dia menyebut gangguan ini merupakan sebuah krisis besar yang berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, termasuk keimigrasian.

"Ini masalah besar dan seharusnya bisa diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menaungi PDN sudah memiliki manajemen krisis untuk memitigasi masalah PDN?” kata Anthony dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Juni 2024.


Pilihan Editor: Tanggapan Jokowi soal Peretasan PDN: Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja