Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini. "Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada, tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
Pernyataan Muhaimin itu untuk merespons permintaan Presiden RI Joko Widodo agar harga alkes dan obat-obatan di tanah air dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain.
Cak Imin, -sapaan Muhaimin, mengaku tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alkes, namun untuk obat-obatan sedianya setiap warga negara Indonesia dapat memperolehnya secara gratis.
"Oh ya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis, dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya, lho," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan di tanah air dapat ditekan turun agar setara dengan negara tetangga.
"Beliau minta harga alkes dan obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alkes dan obat mahal," kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Budi menyampaikan Presiden juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, kata Budi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurut Budi, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan bisa lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.
Rapat juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam mendesain ekosistem manakala ada industri yang tengah didorong.
