TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh merespons permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai mengalami peretasan.

Yusuf mengatakan, belum ada timeline yang jelas mengenai proses audit yang diminta Jokowi. Dia juga belum bisa membeberkan jumlah instansi yang bakal diaudit sehubungan peretasan PDN.

"Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” kata Yusuf usai mengikuti rapat soal PDN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin, 28 Juni 2024.

Yusuf juga mengaku belum mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan.

Diketahui, PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan sejak Kamis, 20 Juni 2024.

Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian menghindari wartawan usai rapat dengan Jokowi terkait peretasan PDN pada Jumat kemarin, 28 Juni 2024.

Budi dan Hinsa dinilai bertanggung jawab menjelaskan soal dampak dan langkah strategis dalam menanggapi serangan virus yang menyerang PDN.

Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi. Mereka sebelumnya mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat. Namun mobil RI 36 yang dimiliki Menkominfo serta mobil dinas Kepala BSSN tidak lagi terparkir di halaman depan Istana Negara hingga pukul 16.00 WIB.

Pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan.

"Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Sebelumnya, Budi menyatakan, tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.

"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.

Menkominfo mengatakan, upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.

Pilihan Editor: Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional Usai Diretas