TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya pasca-serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Serangan ini mengakibatkan layanan di ratusan instansi mengalami gangguan.

"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," ujar Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 28 Juni 2024.

Desakan mundur terhadap Budi Arie mencuat lewat petisi dipublikasikan sejak Rabu, 26 Juni 2024 di change.org. Hingga Kamis sore, 27 Juni 2024, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan.

Melansir laman petisi yang dibuat SAFEnet lewat change.org, alasan pentingnya petisi ini karena tidak ada penjelasan situasi yang jelas kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Padahal, menurut SAFEnet, serangan siber beserta dampaknya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan secara terbuka.

Selain itu, Ma'ruf menyebutkan pemerintah saat ini fokus untuk memulihkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, sebelum mencari tahu penyebab utama serangan siber terhadap layanan itu.

"Persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya baru kita cari sebabnya, nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," kata Wapres.

Wapres mengatakan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah diretas.

"Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata, ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," ucap Wapres.

Pada 24 Juni lalu, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Lalu pada Selasa 25 Juni, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.

Namun, pada Rabu 26 Juni, tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Menkominfo serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.

Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.

"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kemenkominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online