LPSK Ungkap 3 Kategori Saksi dan Korban Paling Banyak Minta Perlindungan

Editor

Amirullah

Senin, 24 Juni 2024 19:03 WIB

Tujuh anggota LPSK memberikan keterangan usai mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima 7.654 permohonan perlindungan sepanjang 2023. Menurut Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi, laporan-laporan itu dominan muncul dari setidaknya tiga kategori tindak pidana.

Data tersebut dia sampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja LPSK di parlemen. Rapat berlangsung pada Senin, 24 Juni 2024.

Berdasarkan kategorinya, Achmadi mengatakan permohonan tertinggi untuk perlindungan saksi dan korban pada 2023 adalah berkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Achmadi menyatakan ada 2.774 permohonan dalam kategori tersebut.

“Ini disebabkan karena permohonan penilaian restitusi atau fasilitasi restitusi pada TPPU terkait kasus investasi ilegal yang marak dalam berbagai platform," kata Achmadi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 24 Juni 2024.

Di posisi kedua, Achmadi berujar, ada kategori permohonan berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Pada 2023, ada 1.297 permohonan terkait TPPO yang diterima LPSK.

Advertising
Advertising

Achmadi menyatakan ada kenaikan signifikan dalam jumlah permohonan terkait TPPO jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Di tahun 2023 ini meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2022, sebanyak 321 permohonan atau 24,7 persen,” ucap Achmadi.

Ketiga, Achmadi menyatakan kategori permohonan perlindungan pelanggaran HAM berat menjadi yang terbanyak setelah TPPU dan TPPO. Ada sebanyak 1.019 permohonan yang diterima LPSK terkait pelanggaran HAM berat (PHB) pada 2023.

Achmadi menilai banyaknya permohonan terkait pelanggaran HAM berat tersebut berhubungan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. “Yang memuat pengakuan pemerintah RI atas terjadinya 12 peristiwa PHB di masa lalu, dan memerintahkan 19 kementerian negara, termasuk di dalamnya adalah LPSK,” kata Achmadi.

Adapun secara Total, Achmadi mengatakan jumlah permohonan yang diterima LPSK mengalami penurunan kecil. Jumlah 7.645 permohonan pada 2023 itu lebih sedikit 1,69 persen dari tahun 2022 yang mencapai 7.777 permohonan.

Pilihan Editor : PKS Pastikan Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Berita terkait

LPSK akan Buka Kantor di Jawa Timur, Ini Alasannya

15 jam lalu

LPSK akan Buka Kantor di Jawa Timur, Ini Alasannya

Saat ini LPSK memiliki tiga kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

16 jam lalu

LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengingatkan agar tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

1 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

Alexander Marwata merasa heran atas laporan tersebut dan menduga pelapornya menginginkan KPK selalu gaduh.

Baca Selengkapnya

Banyak Pekerja Migran Ilegal Modus Liburan, Imigrasi Soekarno-Hatta Perketat Pemeriksaan Penumpang

3 hari lalu

Banyak Pekerja Migran Ilegal Modus Liburan, Imigrasi Soekarno-Hatta Perketat Pemeriksaan Penumpang

PMI non-prosedural rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan manusia. Pemeriksaan imigrasi diperketat.

Baca Selengkapnya

Cegah TPPO, Imigrasi Soekarno-Hatta Perketat Pemeriksaan Pekerja Migran

3 hari lalu

Cegah TPPO, Imigrasi Soekarno-Hatta Perketat Pemeriksaan Pekerja Migran

Temuan tim Imigrasi Soekarno-Hatta menyebutkan sejumlah pekerja migran ilegal mengaku berlibur ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Imam Wahyudi Minta Bantuan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

3 hari lalu

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Imam Wahyudi Minta Bantuan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

Isma Safitri, istri dari politikus PDIP Bangka Belitung Imam Wahyudi, melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan KDRT

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Nikita Mirzani Ajukan Permohonan Perlindungan untuk LM

4 hari lalu

Kuasa Hukum Nikita Mirzani Ajukan Permohonan Perlindungan untuk LM

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, meminta polisi menggandeng LPSK untuk melindungi anak kliennya

Baca Selengkapnya

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

4 hari lalu

Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

Kuasa hukum korban KDRT itu mengatakan Isma dan ayahnya mendapat intimidasi agar mencabut laporan terhadap suaminya, Imam Wahyudi.

Baca Selengkapnya

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Perundungan Mahasiswa PPDS Undip Dokter Aulia Risma

4 hari lalu

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Perundungan Mahasiswa PPDS Undip Dokter Aulia Risma

Polisi sudah memeriksa 40 saksi kasus dugaan perundungan yang menyebabkan kematian dokter Aulia Risma, mahasiswa PPDS Anestesi Undip.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Tangkap Pemilik Situs Judi Online Asal Sumatera Barat

5 hari lalu

Polda Metro Jaya Tangkap Pemilik Situs Judi Online Asal Sumatera Barat

Fajri memiliki dan mengelola situs judi online, serta bekerja untuk orang Kamboja.

Baca Selengkapnya